PADANG, RELASI PUBLIK – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengumumkan kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng rakyat atau Minyakita menjadi Rp 15.700 per liter. Kenaikan ini diputuskan setelah mempertimbangkan nilai dolar AS yang menguat dan kenaikan harga bahan pokok lainnya seperti beras.
Hj. Nevi Zuairina, anggota DPR RI dari Komisi VI, menyatakan bahwa kenaikan ini berpotensi menurunkan daya beli masyarakat dan memukul industri kecil. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) sangat diperlukan.
“Kenaikan HET Minyakita harus disertai dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan,” kata Hj. Nevi Zuairina. “Bapanas harus memastikan tidak ada penimbunan atau penyelewengan minyak goreng bersubsidi yang merugikan masyarakat. Jika ditemukan kecurangan, harus ada tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar.”
Sebelum ada kenaikan HET, stok Minyakita sudah langka di pasaran dan harganya bahkan lebih tinggi dari HET yang ditetapkan. Hj. Nevi Zuairina menjelaskan bahwa masalah utama ini lebih banyak disebabkan oleh distribusi yang tidak optimal, bukan pada produksi.
“Harga CPO dunia dan dalam negeri sebenarnya tidak mengalami kenaikan dalam dua bulan terakhir. Artinya, dari segi bahan baku tidak ada masalah. Namun, komponen distribusi yang belum berjalan dengan baik menjadi penyebab kelangkaan dan harga yang lebih tinggi di pasaran,” ungkapnya.
Minyakita merupakan minyak bersubsidi yang seharusnya disalurkan dengan mekanisme distribusi yang tepat agar sampai ke tangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah harus bekerja keras mendata masyarakat yang layak mendapatkan Minyakita, seperti menggunakan data Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial. “Data PKH yang dimiliki Kemensos bisa menjadi acuan agar Minyakita tidak masuk ke pasar secara bebas dan tepat sasaran,” Aktivis perempuan PKS ini.
Lebih lanjut, Hj. Nevi Zuairina memberikan saran agar proses distribusi Minyakita berjalan dengan baik dan harga yang sampai di tangan konsumen sesuai dengan HET.
“Pemerintah harus memastikan bahwa data masyarakat penerima Minyakita sudah valid dan akurat. Sama halnya dengan bantuan langsung tunai yang datanya sudah jelas, sehingga distribusi minyakita lebih spesifik kepada masyarakat golongan bawah,” jelasnya.
Menurut Politisi PKS ini, pengawasan dan pendataan yang baik akan meminimalisir terjadinya penyimpangan dan memastikan bahwa Minyakita benar-benar dimanfaatkan oleh mereka yang membutuhkan. “Pemerintah harus bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga sosial, untuk memastikan distribusi berjalan lancar,” tambahnya.
Selain itu, Anggota Badan Anggaran DPR ini juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan minyak goreng bersubsidi ini.
“Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang tujuan dan manfaat dari Minyakita, sehingga mereka bisa lebih bijak dalam menggunakannya,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Hj. Nevi Zuairina berharap bahwa kenaikan HET Minyakita ini tidak akan menambah beban masyarakat, terutama golongan ekonomi bawah.
“Kita harus bersama-sama memastikan bahwa kebijakan ini bisa berjalan dengan baik dan tidak memberatkan masyarakat. Pemerintah harus siap mengatasi segala kemungkinan yang bisa terjadi di lapangan,” ucap Legislator Sumbar II ini.
Dengan pengawasan yang ketat dan distribusi yang tepat sasaran, Hj. Nevi Zuairina optimis bahwa kenaikan HET Minyakita bisa dikelola dengan baik tanpa merugikan masyarakat luas. “Mari kita semua berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan ini demi kebaikan bersama,” pungkasnya.
