PADANG, RELASI PUBLIK — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa upaya pengembangan industri halal akan diperkuat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Barat periode 2025-2045. Penegasan tersebut diungkapkan saat Rapat Feasibility Study (FS) Industri Halal Provinsi Sumbar, yang berlangsung pada Selasa (16/01/2024) di Auditorium Istana Gubernur Sumbar.
“Saar ini, kita tengah merancang rancangan awal RPJP Sumbar 2025-2045, dan tentu saja, aspek industri halal akan diselaraskan dalam perencanaan tersebut. Rincian lebih lanjut akan dimasukkan ke dalam setiap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah,” ungkap Gubernur Mahyeldi dalam pidatonya.
Fokus Pemerintah Provinsi Sumbar terhadap industri halal, lanjut Gubernur, didorong oleh potensi yang besar dan komprehensif yang dimiliki oleh Sumbar untuk menjadi pusat industri halal di Indonesia, bahkan dunia. Lebih lanjut, keinginan ini bukan hanya aspirasi daerah, tetapi juga merupakan dorongan dan keyakinan dari pemerintah pusat terhadap Sumbar.
“Bahkan, baik Presiden maupun Wakil Presiden telah berkali-kali meminta Sumbar untuk mengoptimalkan semua potensi yang ada guna menjadi pusat industri dan ekonomi halal. Ini merupakan peluang besar karena ekonomi global kini beralih ke praktik-praktik ekonomi halal,” tambah Gubernur.
Oleh karena itu, kata Gubernur, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar, bersama dengan pemerintah kabupaten dan kota, diharapkan dapat menggerakkan semua potensi yang dimiliki untuk mengembangkan industri halal melalui program-program kerja yang akan dirancang.
“Dengan komitmen bersama, kita dapat mencapai hasil maksimal guna mewujudkan Sumbar sebagai pusat industri halal,” pungkas Gubernur.
Rapat FS tersebut diselenggarakan dengan kehadiran Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi, dan dihadiri juga oleh Asisten II Setdaprov Sumbar, Arry Yuswandi; Pakar Industri Halal, Prof. Irwandi Jaswir, serta pembicara dari CSQ International Consulting, Mazlan Tuhiman. Rapat dihadiri oleh pejabat dari berbagai OPD, lembaga vertikal, perwakilan perbankan, jaringan pelaku usaha, dan pihak-pihak terkait lainnya. (adpsb/isq)
