SUMBAR, RELASI PUBLIK – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengapresiasi kegiatan seminar bertajuk “Membangun Diplomasi Sawit Indonesia yang Berdampak terhadap Peningkatan Fiskal Daerah”, yang digelar secara hybrid oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Barat pada Rabu (23/4/2025). Kegiatan ini diinisiasi oleh Kepala Kanwil DJPb Sumbar, Syukriah HG, bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri.
Menurut Gubernur Mahyeldi, seminar ini memiliki nilai strategis dalam meningkatkan literasi pemerintah daerah, pengusaha, dan pelaku UMKM terkait pentingnya hilirisasi dan ekspor dalam mendorong nilai tambah komoditas serta peningkatan fiskal daerah.
“Ini kegiatan yang sangat positif untuk menambah pemahaman kita mengenai pentingnya hilirisasi dan ekspor komoditas unggulan daerah. Apa yang disampaikan para narasumber sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah kita,” ujar Mahyeldi usai menghadiri seminar.
Berdasarkan data tahun 2024, Sumatera Barat merupakan salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, dengan total produksi mencapai 699,39 ribu ton. Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dari Sumbar bahkan menyumbang sekitar 79,65% dari total ekspor CPO nasional.
Dari 19 kota dan kabupaten di Sumbar, hanya beberapa wilayah yang bukan merupakan daerah perkebunan sawit, seperti Bukittinggi, Padang Panjang, Payakumbuh, dan Kepulauan Mentawai. Fakta ini menempatkan Sumbar sebagai salah satu daerah sentral penghasil sawit di Indonesia.
Saat ini, terdapat 38 unit pabrik pengolahan kelapa sawit yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Sumbar, yakni: 14 unit di Pasaman Barat, 7 unit di Dharmasraya, 5 unit di Solok Selatan, serta masing-masing 4 unit di Pesisir Selatan, Agam, dan Sijunjung.
“Jumlah itu masih belum mencukupi, dan perlu ditambah agar hilirisasi bisa berjalan lebih optimal. Bahkan, jika memungkinkan, hilirisasi perlu kita dorong hingga ke tahap produk jadi,” tambah Mahyeldi. Ia menekankan bahwa hal ini membutuhkan komitmen dan kolaborasi dari berbagai pihak.
Fungsional Diplomat Ahli Madya Pusat Strategi Kebijakan Multilateral Kementerian Luar Negeri, Drs. Freddy M. Panggabean, M.A., menyampaikan bahwa optimalisasi hilirisasi dan ekspor komoditas tidaklah mudah, terutama di tengah meningkatnya tensi perang dagang dan tren retaliasi dalam ekonomi global. Namun, ia menegaskan bahwa tantangan ini bukanlah halangan yang tak bisa diatasi.
“Tidak ada yang tidak mungkin jika seluruh kekuatan bisa bersinergi. Itulah tujuan dari diskusi ini,” tegas Freddy.
Selama lima tahun terakhir, devisa dari ekspor minyak sawit Indonesia berkisar antara US$ 22 miliar hingga US$ 39,07 miliar. Meskipun tren ekspor sawit positif, produksi minyak sawit nasional stagnan pada kisaran 51,2 hingga 54,8 juta ton. Penurunan ekspor di tengah situasi global yang memanas perlu diantisipasi sejak dini.
Freddy juga menambahkan, selain meningkatkan pendapatan daerah, potensi sawit Sumbar diharapkan mampu memperkuat rantai pasok dan hilirisasi sawit secara nasional.
Informasi potensi daerah seperti ini sangat penting bagi Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI di luar negeri. Sebab data tersebut akan menjadi materi utama dalam promosi dan diplomasi ekonomi dengan mitra luar negeri.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat segera menyiapkan regulasi dan sistem yang mendukung kemudahan berusaha. Dengan demikian, minat dari pelaku usaha pun akan semakin meningkat,” pungkasnya.
Selain Gubernur Mahyeldi dan Freddy M. Panggabean, sejumlah tokoh nasional turut hadir sebagai pembicara, di antaranya: Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti, Kepala Kanwil DJPb Sumbar Syukriah HG, Direktur Kerja Sama Intra dan Antar Kawasan Amerika dan Eropa Kemenlu, serta Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana BPDPKS, Kabul Wijayanto.
Hadir pula Ketua Jurusan Hubungan Internasional Unand, Apriwan; Direktur Perdagangan, Perindustrian, Komoditas dan Kekayaan Intelektual Kemenlu, Ditua Agung Nurdianto; serta Direktur Kerja Sama dan Hilirisasi Riset Unand, Eng. Muhammad Makky. (adpsb/bud)
