PADANG, RELASI PUBLIK — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, secara resmi meluncurkan penggunaan satu unit Kapal Pengawas dan dua unit Kapal Konservasi di Pelabuhan Bungus, Padang, pada hari Minggu (12/11/2023). Pengoperasian armada perairan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemantauan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kapal perikanan di perairan Sumbar, dengan tujuan mencegah aktivitas penangkapan ikan yang melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku.
Gubernur Mahyeldi menyatakan, “Pemerintah Provinsi Sumbar memiliki peran krusial dalam melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan di Pantai Barat Sumatera. Dengan potensi kelautan dan perikanan yang signifikan, Sumbar berada di tengah-tengah Sumatera, sehingga potensi praktek penangkapan ikan yang melanggar aturan tidak bisa diabaikan.”
Dari ketiga kapal yang diresmikan, Gubernur Mahyeldi menjelaskan bahwa satu unit Kapal Sailfish akan bertugas memantau kepatuhan pelaku usaha penangkapan ikan, khususnya mencegah illegal fishing dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan dapat merusak keberlanjutan sumber daya ikan.
“Sedangkan dua unit kapal lainnya, yaitu Chelonia Mydas dan Anemon, akan digunakan untuk monitoring dan pengawasan kawasan konservasi. Hal ini bertujuan agar kawasan konservasi tetap terpelihara, ekosistem di sekitarnya terjaga, dan pemanfaatan kawasan konservasi sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan,” tambah Gubernur.
Lebih lanjut, Gubernur Mahyeldi mengungkapkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023 digunakan untuk membiayai ketiga kapal tersebut. Ia juga mencatat adanya beberapa kasus tindakan ilegal penangkapan ikan di perairan Sumbar, seperti pelanggaran jalur penangkapan ikan, dokumen kapal yang tidak lengkap, dan penggunaan alat tangkap terlarang.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar, Reti Wafda, menyambut baik kehadiran tiga kapal baru tersebut, mengatakan bahwa ini akan meningkatkan kekuatan armada pengawas sumber daya kelautan dan perikanan di Sumbar. Penguatan ini sejalan dengan penetapan zona-zona penangkapan ikan berbasis kuota, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kelestarian laut dan ekonomi biru bagi masyarakat.
Reti menekankan pentingnya kerja sama sinergis dengan berbagai pihak, terutama TNI/Polri, untuk menjaga kedaulatan di wilayah perairan Sumbar yang cukup luas. “Sumbar sebagai daerah maritim harus memiliki sistem pengawasan yang kuat di wilayah perairan, dan salifish ini dapat digunakan untuk meningkatkan penjagaan terhadap kedaulatan dan kelestarian laut, dengan tujuan akhir adalah kesejahteraan masyarakat,” kata Reti. (adpsb/nov)
