JATINANGOR — Kepemimpinan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, kembali memperoleh pengakuan di tingkat nasional. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menganugerahkan Kartika Pamong Praja Madya kepada Mahyeldi sebagai bentuk apresiasi atas komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, memperkuat reformasi birokrasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Sumbar.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Rektor IPDN, Dr. Halilul Khairi, dalam upacara yang berlangsung di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (5/8/2026).
Rektor IPDN, Halilul Khairi, mengatakan penghargaan tersebut diberikan setelah pihaknya menilai Mahyeldi mampu menunjukkan kepemimpinan yang mendorong terwujudnya birokrasi yang profesional, adaptif, dan semakin mendapat kepercayaan masyarakat.
Menurutnya, hal itu tercermin dari berbagai terobosan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan Pemerintah Provinsi Sumbar menghadapi berbagai tantangan pembangunan, termasuk penanganan kebencanaan yang membutuhkan kepemimpinan cepat, kolaboratif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Beliau telah menunjukkan kepemimpinan yang mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik. Karena itu, kami bangga mengangkat beliau sebagai Alumni Kehormatan IPDN,” ujar Halilul Khairi.
Ia juga mengapresiasi kontribusi para alumni APDN, STPDN, dan IPDN yang saat ini menduduki berbagai jabatan strategis dan terus berkontribusi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemprov Sumbar.
Menanggapi penghargaan tersebut, Gubernur Mahyeldi mengatakan Kartika Pamong Praja Madya bukanlah penghargaan untuk dirinya secara pribadi, melainkan merupakan hasil kerja bersama seluruh aparatur pemerintah, pemerintah kabupaten dan kota, para alumni IPDN, serta dukungan masyarakat Sumbar.
“Penghargaan ini bukan milik saya pribadi. Ini adalah hasil kerja keras seluruh aparatur pemerintah, pemerintah kabupaten dan kota, para alumni IPDN, serta seluruh masyarakat Sumatera Barat. Karena itu, penghargaan ini saya persembahkan untuk masyarakat Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi dirinya bersama Pemprov Sumbar untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Ia menegaskan, keberhasilan pemerintah tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran maupun banyaknya program yang dilaksanakan. Lebih dari itu, keberhasilan harus dilihat dari sejauh mana setiap kebijakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Aparatur adalah wajah negara. Tugasnya bukan sekadar menjalankan aturan, tetapi menghadirkan solusi, mendengar aspirasi masyarakat, serta memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkeadilan,” tegasnya.
Mahyeldi menambahkan, penghargaan tersebut sekaligus menjadi amanah untuk terus memperkuat budaya kerja yang kolaboratif, inovatif, dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan modal utama yang harus terus dijaga melalui kinerja nyata dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sebelum mengikuti prosesi penganugerahan, Mahyeldi juga memberikan pembekalan kepada Praja IPDN asal Sumbar. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak para calon pamong untuk membangun kepemimpinan yang berintegritas dan profesional serta menjadikan pengabdian kepada masyarakat sebagai orientasi utama dalam menjalankan tugas pemerintahan di masa depan.
Prosesi penganugerahan berlangsung khidmat dan dihadiri jajaran pimpinan IPDN beserta ribuan praja IPDN. Hadir pula Ketua IKAPTK Provinsi Sumbar Martias Wanto, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Jasman Rizal, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ahmad Zakri, serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumbar.
Penganugerahan Kartika Pamong Praja Madya tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap komitmen Gubernur Sumbar dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Penghargaan itu sekaligus menjadi dorongan bagi Pemprov Sumbar untuk terus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
(Adpsb/ Adv)
