SUMBAR, RELASI PUBLIK — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Perekonomian Sumatera Barat Tahun 2025 di Auditorium Gubernuran, Kota Padang, Senin (20/10/2025). Kegiatan yang dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, ini mengangkat tema “Tantangan dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota Dalam Mencapai Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2025–2029.”
Rakor diikuti oleh bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, Sekdaprov Sumbar, Rektor perguruan tinggi, pimpinan instansi vertikal, kepala perangkat daerah, serta pimpinan BUMN, BUMD, KADIN, PHRI, GAPKI, dan sejumlah narasumber nasional dari Kementerian Investasi/BKPM RI, Bank Indonesia, Ditjen Perbendaharaan Sumbar, serta akademisi seperti Prof. Syafrudin Karimi dan Two Efly.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Inklusif
Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari angka statistik, tetapi harus mencerminkan kesejahteraan nyata masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi sejati bukan hanya tinggi, tapi juga inklusif. Masyarakat dari berbagai lapisan — petani, nelayan, pedagang, dan generasi muda — harus merasakan manfaatnya,” ujar Mahyeldi.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam menjalankan pembangunan ekonomi. Melalui Perda Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Sumatera Barat 2025–2029, target pertumbuhan ekonomi Sumbar ditetapkan sebesar 7,3% pada tahun 2029 dengan PDRB per kapita Rp94,85 juta.
Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan investasi sebesar Rp80–120 triliun pada periode 2026–2029. Namun, Gubernur mengakui bahwa efisiensi investasi Sumbar masih rendah dengan ICOR rata-rata 6,7 dalam tiga tahun terakhir.
Karena itu, ia menekankan lima langkah strategis:
1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas investasi.
2. Melakukan reformasi regulasi dan perizinan.
3. Mendorong digitalisasi ekonomi, terutama UMKM.
4. Revitalisasi infrastruktur seperti pelabuhan, rel kereta, dan bandara.
5. Penguatan SDM dan kewirausahaan.
Strategi Pembangunan Lima Tahun ke Depan
Mahyeldi juga memaparkan tujuh strategi utama pembangunan ekonomi Sumbar hingga 2029, di antaranya peningkatan kualitas SDM, produktivitas pertanian, penguatan ekonomi nagari, investasi berkelanjutan, ekonomi hijau dan biru, infrastruktur wilayah, serta pengembangan energi baru terbarukan.
“Pembangunan Sumatera Barat harus berpijak pada nilai Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, agar ekonomi tumbuh tanpa meninggalkan nilai kemanusiaan dan kelestarian alam,” tegasnya.
Capaian dan Tantangan
Dari hasil evaluasi 2022–2024, Kota Padang masih menjadi penyumbang terbesar terhadap perekonomian Sumbar dengan kontribusi 25,87%, disusul Kabupaten Agam (8,60%) dan Padang Pariaman (8,24%).
Sektor pertanian menyumbang 21,76% PDRB, diikuti perdagangan (16,41%) yang didominasi pelaku UMKM.
Tantangan yang dihadapi antara lain masih belum meratanya pertumbuhan antarwilayah, ruang fiskal yang terbatas, serta ketidakpastian ekonomi global dan perubahan iklim.
Dukungan dan Harapan
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumbar, Kuartini Deti Putri, menyampaikan bahwa pelaksanaan Rakor ini berlandaskan pada Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Nasional 2024–2029 serta Perda Sumbar Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Sumbar 2025–2029.
Rakor ini juga merupakan tindak lanjut dari Sarasehan Ekonomi Sumbar yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia pada 24 Juli 2025.
“Tujuan kegiatan ini adalah memetakan potensi investasi kabupaten/kota, merumuskan strategi pertumbuhan ekonomi daerah, serta menyinergikan langkah-langkah menuju ekonomi Sumbar yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ungkap Kuartini.
Rakor Perekonomian Sumatera Barat 2025 ini dijadwalkan berlangsung selama empat hari, 20–23 Oktober 2025, dengan harapan menghasilkan rumusan konkret dan kolaboratif antarwilayah dalam mendorong investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. (Adpsb/Anto)
