PASAMAN, RELASI PUBLIK – Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk menggerakkan roda organisasi ke depan.
Dalam rapat kerja (raker) yang digelar di Lubuk Sikaping, ibukota Kabupaten Pasaman, Selasa (4/11/2025) kemarin, di antara sejumlah program strategis tersebut adalah memperkuat struktur organisasi di tingkat kecamatan.
Raker bertema Terus Tebarkan Kebaikan yang dilakukan secara virtual itu antara lain dihadiri anggota DPRD Sumbar Dapil Pasaman dan Pasaman Barat, Ali Muda SH, Kadis Kesehatan Pasaman, yang mewakili Bupati Pasaman, Bank Nagari Lubuk Sikaping, dokter Polres Pasaman, Kepala Arsip Perpustakaan Pasaman, Inspektorat Pasaman dan undangan lainnya.
Menurut Ketua PMI Pasaman Sabar AS, Rabu (5/11/2025), setelah struktur organisasi di tingkat kabupaten dinilai sudah memadai dengan figur-figur yang dinilai berkompeten, sudah saatnya memperkuat struktur organisasi di tingkat yang lebih rendah.
Penguatan struktur organisasi di tingkat kecamatan, menurut mantan Bupati Pasaman itu, terutama diarahkan untuk melakukan penyegaran pengurus. “Misalnya kalau ada yang sudah meninggal dunia, segera dilakukan revisi atau pergantian,” sebutnya.
Sabar berharap, dengan penguatan struktur organisasi di kecamatan, daya jangkau akan lebih luas dan dinamika roda organisasi diharapkan akan bergerak lebih kencang lagi dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini.
Sabar menilai, sejauh ini organisasi yang ia pimpin sudah melakukan yang terbaik sesuai SOP yang ada. Ia menunjuk contoh keberhasilan mengumpulkan 120 kantong darah setiap bulan merupakan capaian yang tidak bisa dipandang sebelah mata
“Tapi kita melihat masih ada celah atau peluang untuk melakukan yang lebih baik lagi,” tambah mantan anggota DPRD Sumbar tiga periode itu. “Semuanya didedikasikan untuk misi sosial dan kemanusiaan.”
Makanya, menurut Sabar, sejumlah program yang selama ini memberi penguatan terhadap keberadaan PMI akan terus dilanjutkan, bahkan akan lebih diperkuat dan diperluas lagi.
Sabar menunjuk contoh kerjasama dengan 16 puskesmas yang ada di Pasaman, terutama untuk menggerakkan donor darah rutin. “Program ini akan terus dilanjutkan,” tambah mantan Wakil Bupati Pasaman itu.
Kerja sama dengan sejumlah dinas/instansi di lingkup Pemkab Pasaman untuk tujuan yang sama, menurut Sabar, juga terus dilanjutkan. “Termasuk dengan sejumlah sekolah yang ada di daerah ini,” sambungnya.
Sabar juga tidak menutup kemungkinan untuk memperluas memorandum of understanding (MoU) dengan pihak-pihak lain, untuk lebih memberi arti dari sejumlah MoU yang sudah ditandatangani selama ini.
Kepala Markaz PMI Pasaman Rosben Aguswar mengingatkan pentingnya PMI didukung UTD (unit transfusi darah), yang memungkinkan organisasi itu mampu memberikan pelayanan terbaik dan maksimal kepada masyarakat.
“Kalau nanti UTD tersebut sudah ada, mohon diserahkan ke PMI Pasaman untuk bisa dikelola secara profesional,” harap Rosben.
Kalau PMI Pasaman sudah ditunjang UTD, Rosben yakin kebutuhan darah untuk tiga rumah sakit yang ada di Pasaman akan bisa dipenuhi. Yaitu, RSI Ibnu Sina, Rumah Sakit Imam Bonjol, dan Rumah Sakit Tuanku Rao.
Sebelumnya, Bupati yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan Pasaman Arma Putera SKM juga menilai perlunya keberadaan unit transfusi darah (UTD) untuk menunjang program-program kemanusiaan PMI Pasaman.
“Sebenarnya pada 2025 ini Pemkab Pasaman sudah menganggarkan di APBD Pasaman 2025 dana sebanyak Rp500 juta untuk pengadaan UTD,” sebut Kadiskes Arma Putera.
Tanpa diduga, menurut Kadiskes, terjadi defisit anggaran di Pemkab Pasaman tahun anggaran 2025 yang membuat banyak program harus ditunda, termasuk pengadaan UTD. “Kita akan coba bahas lagi untuk APBD Pasaman 2026,” janji Arma Putera.
Berjalan Baik
Kepala Dinas Kesehatan Pasaman Arma Putera SKM yang membacakan hasil raker menyebutkan bahwa selama ini program-program PMI Pasaman sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan standar, operasional dan prosedur (SOP) yang ada.
Soal penataan organisasi PMI di tingkat kecamatan, diakui Arma ada sejumlah kecamatan yang mendesak dilakukan pergantian pengurus melalui mekanisme rapat pleno.
Sedangkan mengenai UTD, menurut Arma, sebelum perangkat itu tersedia, ada sejumlah alat yang perlu dibeli, yang biaya pengadaannya mencapai sekitar Rp200 juta.
Tentang alat itu, menurut Arma, ia sudah berkoordinasi dengan Ali Muda SH, anggota DPRD Sumbar dari Dapil Pasaman dan Pasaman Barat (Pasbar) dari Fraksi Partai Demokrat.
“Kita tengah memperjuangkan pengadaan alat itu melalui dana pokok pikiran (pokir) Pak Ali Muda sebagai anggota DPRD Sumbar,” terang Kadiskes Arma Putera. (spa)
