PADANG, RELASIPUBLIK — Ketua Komosi II DPRD Sumbar , Arkhadius akan pangil pertamina ,hal itu disebabkan , karena belakangan ini telah terjadi nya kelangkaan premium dan solar di Sumatera Barat (Sumbar,)
Beangkat dari hal itu, kata ketua Komisi II Arkhadius , mengatakan Komisi II yang salah satunya membidangi sektor minyak dan gas (migas) tersebut dengan ada nya kejadian sekarang terkait kelangkaan prenium dan solar hal seperti ini tidak sekali ini saja , masalah ini sudah lama dan terus berulang -ulang di Sumbar, maka kita akan panggil pihak terkait seperti,dinas energi sumber daya mineral (ESDM) dan Pertamina untuk mecari jalan solusi nya.” ujar Arkhadius di ruang kerjanya,belum lama ini.
Menurut Arkadius,DPRD Sumbar meminta ada solusi yang jelas dan harus terbukti bisa mengubah keadaan dalamjangka panjang dan terus menerus. Jika tidak dilaksanakan, maka provinsi ini akan selalu mengalami kelangkaan bahan bakar minyak(BBM).
Lebih lanjut Arkhadius mengatakan Dipanggilnya pihak terkait dalam hal kelangkaan BBM ini bertujuan untuk mencari solusi efektif yang langsung bisa mengubah keadaan. Terutama untuk mencari penyebab yang logis terkait kelangkaan tersebut.
Arkadius mengatakan. Jika Pertamina mengklaim Sumbar sudah mendapatkan pasokan bensin premium lebih dari kuota namun ternyata kelangkaan masih terjadi.Maka hal ini perludipertanyakan.
” Apakah premium tersebut seluruhnya masuk ke SPBU-SPBU? Ini yang harus dipastikan,” ujar Arkadius.
Menurut Arkadius,jangan -jangan kuota bahan bakar minyak (BBM) ini dipermainkan oleh oknum-oknum tertentu yang ingin mengeluarkan biaya lebih murah untuk kepentingan mereka. Sehingga menyebabkan tidak semua jatah kuota BBM untuk Sumbar masuk ke SPBU karena telah dicegat oleh oknumnya.
Hal lain yang perlu dikawatirkan menurut Arkadius adalah, jatah BBM untuk Sumbar terutama premium tidak sampai kemasarakat karena dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang seharusnya menggunaan bensin non premium seperti pertalite atau pertamax.
Untuk itu,selaku anggota DPRD,Arkadius minta, harus ada peruntukan yang jelas terkait siapa saja pihak yang diperbolehkan untuk menggunakan bensin premium. Misalnya, mobil yang berkapasitas di bawah 1200 cc saja yang diperbolehkan.
“Bensin premium itu seharusnya diutamakan untuk angkutan umum. Boleh pula untuk mobil 1200 cc ke bawah,” tegasnya.
Pada kesempatan itu,Arkadius juga minta,perlunya ada sanksi bagi mereka yang memakai premium tapi tidak seharusnya dia uang memakainya. Jika memang tidak
bisa sanksi denda atau sanksi hukum, setidaknya harus ada sanksi sosial. Misalnya, ada petugas yang ditugaskan untuk menempelkan stiker di mobil-mobil yang seharusnya tak menggunakan premium.
Cara-cara seperti ini, menurut Arkadius akan mendidik masyarakat secara moral dan memberitahukan kepada mereka bahwa bensin premium bukan hak mereka. Sehingga muncul rasa malu dan kesadaran.
Selain itu, Arkadius menilai harus ada kesamaan waktu penyaluran bensin premium di SPBU-SPBU. tujuannya untuk menghindari kemacetan panjang di ruas jalan sekitar SPBU karena antrean kendaraan yang inginmengisi bensin premium.
Arkadius menilai untuk tahap awal, ketiga hal ini harus dilakukan untuk menghindari kelangkaan bensin premium dan solar di Sumbar. Yakni pertama, kepastian seluruh jatah bbm Sumbar masuk ke SPBU dan tidak
dicegat oleh oknum, kedua ada sanksi untuk pengguna kendaraan, ketiga pada waktu yang sama.
Sementara itu, selain bensin premium, kelangkaan solar pada daerah-daerah tertentu juga terjadi di Sumbar. Terutama daerah-daerah
yang memiliki industri. Diantaranya, Pasaman, Pasaman Barat, Solok
Selatan, Dharmasraya.
Perusahaan-perusahaan menengah dan perusahan besar, menurut Arkadius
seharusnya tidak membeli solar melalui SPBU. Sesuai aturan mereka
punya sistem DO yang mengharuskan mereka membeli bukan di SPBU.
“Namun kita khawatir justru mereka membeli melalui jatah SPBU demi
mengejar harga yang lebih murah. Inilah yang kemudian mengakibatkan
kelangkaan solar,” ujarnya. (Dewi)
