PADANG, RELASIPUBLIK – Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,8 triliun. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang di Ruang Sidang Utama DPRD, Jumat (20/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye, didampingi Wakil Ketua DPRD Osman Ayub dan Jupri. Turut hadir Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Wali Kota Maigus Nasir, Sekretaris Daerah Raju Minropa, unsur Forkopimda, anggota DPRD, serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Padang.
Rapat tersebut membahas tiga agenda utama, yakni penetapan Rencana Kerja DPRD Tahun 2027, penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2027, serta penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan persetujuan terhadap APBD 2027. Menurutnya, dukungan dan sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting dalam merealisasikan visi, misi, serta program unggulan Pemerintah Kota Padang.
Ia menegaskan, Pemko Padang berkomitmen melanjutkan pembangunan dengan memprioritaskan peningkatan infrastruktur dan kualitas pelayanan publik. Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, pemerintah juga terus mengkaji berbagai alternatif sumber pendanaan agar pembangunan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Kita terus berupaya mewujudkan Kota Padang sebagai kota pintar (smart city) dan kota sehat, berlandaskan agama dan budaya menuju kota maju dan sejahtera. Karena itu, kita akan memastikan APBD Kota Padang diarahkan untuk melaksanakan program yang dapat mewujudkan kejayaan Kota Padang,” ujar Fadly.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembangunan daerah harus mampu mendorong tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Sejumlah kawasan strategis, seperti Pasar Raya Padang, Kota Tua, kawasan pinggir pantai, dan sektor gastronomi, dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
“Kita memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan saat ini harus mampu membuka sektor-sektor pertumbuhan ekonomi baru. Pasar Raya Padang, Kota Tua, kawasan pinggir pantai, dan gastronomi merupakan potensi yang harus terus kita kembangkan,” ungkapnya.
Dalam rapat paripurna tersebut, Pemko Padang juga mengusulkan 19 Ranperda untuk masuk dalam Propemperda Tahun 2027. Jumlah tersebut terdiri atas tiga Ranperda rutin, 13 Ranperda lanjutan, dan tiga Ranperda baru.
Tiga Ranperda rutin meliputi Pertanggungjawaban APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, serta APBD Tahun Anggaran 2028.
Sementara itu, sejumlah Ranperda lanjutan di antaranya mengatur tentang Pengelolaan Sampah, Penyandang Disabilitas, Kawasan Tanpa Rokok, serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2026–2055.
Adapun tiga Ranperda baru yang diusulkan yakni tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Perkotaan, serta Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang dan Bangunan Perkotaan.
Fadly berharap pembahasan kebijakan anggaran dan pembentukan produk hukum daerah dapat berjalan optimal sehingga seluruh program pembangunan terlaksana sesuai kebutuhan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap penyusunan kebijakan anggaran maupun pembentukan produk hukum daerah dapat terlaksana dengan baik, sehingga seluruh program pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Padang,” tutupnya.













