PADANG, RELASIPUBLIK – Persoalan banjir yang terus berulang dan menghantui masyarakat Kota Padang, khususnya di wilayah Koto Tangah dan Kuranji, kembali memicu kritik tajam dari kalangan legislatif. Setiap kali hujan deras mengguyur, genangan air dan banjir seolah menjadi pemandangan rutin yang meresahkan warga.
Menanggapi fenomena tahunan ini, Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Gerindra, Manufer Putra Firdaus, pada Ahad, 11 Oktober 2026, melaui sambungan telepon selularnya, secara tegas menyatakan bahwa penanganan yang dilakukan oleh Pemko Padang selama ini belum menunjukkan hasil yang maksimal. Menurutnya, kejadian banjir di titik-titik tertentu selalu sama dari tahun ke tahun tanpa ada solusi yang tuntas.
Manufer menilai, anggaran penanggulangan bencana yang ada sebenarnya sudah berjalan hampir setiap tahun, merujuk pada musibah yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, ia mempertanyakan efektivitas alokasi dana tersebut karena rasanya anggaran belum menjadi indikator penyelesaian masalah yang komprehensif.
Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra dari dapil Koto Tangah ini mendorong Pemko Padang untuk mengambil langkah yang lebih taktis dengan menggandeng pihak profesional. Jika pemerintah kota merasa kesulitan menyelesaikan persoalan ini sendiri, sudah saatnya berkonsultasi langsung ke pihak pusat atau mendatangkan konsultan perencana yang ahli di bidangnya.
Ia menganalogikan situasi ini seperti orang sakit yang harus segera dibawa ke dokter spesialis yang tepat. Pemerintah Kota Padang diminta untuk tidak ragu melibatkan tenaga ahli tata ruang dan perencana banjir profesional agar master plan penataan kota dan drainase bisa dirumuskan secara jelas dan jitu.
Selain masalah infrastruktur drainase, Manufer juga menyoroti aspirasi masyarakat terkait adanya rel kereta api di sekitar lokasi banjir yang diduga turut menjadi salah satu pemicu hambatan aliran air. Ia menyarankan agar Pemko Padang segera berkoordinasi secara intensif dengan PT KAI untuk mencari solusi terbaik atas kendala tersebut.
Tidak hanya kerugian material dan fisik, dampak banjir berulang ini juga dirasakan sangat berat oleh para pelaku UMKM dan sektor kuliner di kawasan Koto Tangah. Padahal, wilayah tersebut dikenal sebagai salah satu pusat sentra kuliner favorit di Kota Padang yang kerap dikunjungi warga pada akhir pekan.
Manufer menegaskan bahwa penanganan bencana harus diprioritaskan terlebih dahulu di tengah keterbatasan anggaran saat ini. Walaupun program-program pembangunan lain seperti sektor pariwisata penting, keselamatan serta kenyamanan warga di kawasan rawan banjir harus ditempatkan di urutan paling atas.
Ia juga mengingatkan agar Pemko Padang benar-benar menjadikan evaluasi tahunan ini sebagai catatan penting dalam merancang kebijakan. Skala prioritas anggaran harus difokuskan secara merata, mulai dari hulu ke hilir, termasuk perbaikan infrastruktur di aliran sungai yang menjadi langganan banjir.
Sebagai wakil rakyat, Manufer bersama jajaran DPRD Kota Padang memastikan akan terus mengawal dan mendesak pemerintah agar alokasi dana penanganan darurat benar-benar tepat sasaran. Pihaknya optimistis jika koordinasi lintas instansi antara Pemko, Pemprov, dan pemerintah pusat berjalan solid, masalah menahun ini perlahan bisa diurai.
Ia berharap Pemko Padang tidak tinggal diam dan segera bergerak cepat merumuskan master plan mitigasi banjir yang komprehensif. Masyarakat Kota Padang, khususnya di daerah pemilihan Padang I, tentu mendambakan tindakan nyata agar wilayah mereka terbebas dari ancaman banjir setiap kali musim hujan tiba. (*)
Pewarta: Zamri Yahya, WU
