Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
BERITA UTAMATERBARU

Dinas Koperasi Sumbar Punya Pusat Layanan Terpadu

337
×

Dinas Koperasi Sumbar Punya Pusat Layanan Terpadu

Sebarkan artikel ini
Gedung PLUT bantuan Kementrian Koperasi

PADANG, RELASIPUBLIK – Untuk meningkatkan daya saing Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) yang ada di Sumbar, Kementerian Koperasi dan UKM RI membangun gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Provinsi Sumatera Barat, yang beralamat di Jl. Hiu No 3, Transito Ulak Karang Padang dan sudah diresmikan diresmikan pada akhir 2019 lalu di Padang.

Program PLUT-KUMKM memiliki tujuan sebagai lembaga bagi pengembangan KUMKM yang mencakup peningkatan kinerja produksi, kinerja pemasaran, akses ke pembiayaan, pengembangan SDM, serta kinerja kelembagaan dalam rangka meningkatkan daya saing KUMKM.

“PLUT KUMKM Provinsi Sumatera Barat merupakan program tahun 2018. Dana yang dialokasikan Kementerian melalui Tugas Pembantuan sebesar Rp. 2,6 miliar dan sebesar Rp2,3 miliar diantaranya untuk pembangunan fisik,” jelas Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Abdul Kadir Damanik.

Baca Juga
Berkat Medsos, Rendang Gadih dari Payakumbuh Tembus Pasar Internasional
Nasrul Abit Pastikan UMKM Sumbar Terus Tumbuh
BKPM Dorong Pengembangan UMKM Lokal Ke Pasaran Dunia
Gubernur Ingin Produk UMKM Sumbar di Ekspor, Kemendag Janji Fasilitasi
Perantau Minang Mudik Lebaran, UMKM Bergairah
Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar, Abdul Kadir mengatakan realisasi pembangunan fisik gedung senilai Rp1,8 miliaran, dimana terjadi penghematan anggaran namun tidak mengurangi kualitas bangunan.

Abdul Kadir mengatakan, PLUT- KUMKM lebih dikenal dan menjadi rumah bersama di kalangan para konsultan, pendamping dan penyuluh Koperasi, UMKM, serta agar dapat dimanfaatakan bukan saja oleh Dinas yang membidangi KUKM, namun juga oleh instansi terkait lainnya.

“Dengan hal tersebut kami telah menyiapkan 7 orang konsultan pada setiap PLUT termasuk di Sumbar, dan 5 orang konsultan pendamping pada PLUT kabupaten dan kota,” terangnya.

Selain itu, dia juga mengatakan, bahwa persemian PLUT KUMKM di Provinsi Sumbar ini merupakan PLUT KUMKM pertama yang diresmikan dari 5 PLUT KUMKM program tahun 2018.

Kepada Gubernur, Deputi Bidang Restrukturisasi tersebut berharap beberapa hal agar PLUT KUMKM dapat berjalan dengan maksimal, diantaranya Gedung PLUT KUMKM ini tidak dialih fungsikan penggunaan untuk kepentingan yang lain termasuk digunakan sebagai kantor pemerintahan, Pengeloalan PLUT KUMKM. Saat ini masih bersifat penugasan pada salah satu Kepala Bidang pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumbar agar dapat diformalkan menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau bahkan ke depan dikembangkan menjadi Badan Layanan Usaha Daerah (BLU-D).

PLUT KUMKM dapat digunakan semua pihak sebagai tempat berbagai kegiatan yang bersinggungan dengan pemberdayaan KUMKM, penambahan jumlah Konsultan Pendamping serta peningkatan kompetensinya mengingat luasnya jangkauan layanan pendampingan PLUT KUMKM baik ditinjau dari sisi jarak, jumlah KUMKM dan juga kompleksitas pelayanannya.

“Mohon aktivitas dan kegiatan PLUT KUMKM terus dipantau agar berfungsi sebagaimana yang diharapkan bersama,” pintanya.

Sementara itu Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengucapkan terimakasih atas bantuan yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, sebab dengan adanya PLUT KUMKM ini akan sangat membantu, terutama koperasi dan UKM di Sumbar untuk bisa lebih sukses kedapannya.

Menanggapi yang disampaikan oleh Deputi Bidang Restrukturisasi, Gubernur memastikan hal tersebut tidak akan menjadi masalah.

“Kami rasa untuk dijadikan sebagai UPTD tidak masalah dengan cukup dibuatkan saja aturannya, sedangkan untuk penambahan konsultan pendamping akan kami laksanakan, karena sudah saya tanyakan dan tidak melanggar,Insyaalah dengan ada nya PLUT KUMKM ini semakin berkualitas koperasi dan UKM kita Sumbar,” harapnya.

Selain itu, Gubernur Sumbar mengatakan dari seluruh koperasi yang ada di Sumbar hanya 10-20 persen saja yang eksis, dan data tersebut benar adanya yang bersumber dari Kementerian Koperasi dan UKM, dan inilah yang sebenarnya yang perlu dievaluasi dan intropeksi, apa kendala terjadi selama ini.

Harapannya kedepan tidak ada kata terlambat, untuk mengkatkan terus koperasi agar semakin maju, jaya sehingga bisa mensejahterakan masyarakat.

“Koperasi harus membuka diri untuk kemajuan nya sendiri, dengan menggunakan IT yang sudah ada pada PLUT, kalau tidak koperasi akan tenggelam apalagi di era seperti ini,” tukasnya. (hms sumbar/nov)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *