PADANG, RELASI PUBLIK – Launching Monev KI Sumbar dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi, Senin 24/5-2024.
Tidak saja Launching Monev di kegiatan juga ada penandatangan Pakta Integritas di daftarnya Gubernur Sumbar dan Bupati Walikota se Sumbar.
“Tak menyala jadinya Pakta Integritas itu karena dilihat di ruangan ada papan integritas dengan nama kepala daerah se Sumbar, yang hadir hanya Pak Gubernur dan Pj Wako Pariaman Roberia saja, bupati dan walikota hanya diwakili,” ujar PWI Sumbar diwakili Adrian Tuswandi, Senin 24/6-2024.
Menurut Toaik biasa Adrian disapa, Pakta integritas penting untuk memperkuat keterbukaan informasi publik di Sumbar.
“Menurut saya, seberapa hebat badan publik dengan kecanggihan tek ologi untuk membuka informasinya, kalau pimpinan tertingginya tidak punya Niat, Komitmen, dan Konsisten (NKK) percuma,”ujar Toaik.
Hari ini di launching Monev KI semua bisa saksikan penandatangan Pakta Integritas bupati dan wako se Sumbar diwakili.
“Atau pelaksanaan launching Monev KI Sumbar tidak pas dengan jadwal bupati dan walikota se Sumbar,*ujar Tahun Toaik. (***)
Launching Monev, Tanti: Target Badan Publik Informatif Sebanyak-banyaknya
Padang,—
Monev adalah amanah UU 14 Tahun 2008 tentang KIP, KI menjadi triger untuk memasifkan badan publik informatif.
“KI sangat bangga atas kinerja Monev yang sudah 10 kali digelar KI Sumbar, karena Gubernur melahirkan Perda KIP dan menjadikan hasil Monev sebagai 10 persen IKU pejabat di Pemprov Sumbar,” ujar Tanti Endang Lestari, Senin 24/6-2024.
Selain itu Monev sebagai program rutin KI Sumbar bertujuan untuk memotret badan publik dalam menerapkan UU 14 tahun 2008 dan regulasi tentang KI.
“KI Sumbar berkomitmen untuk terus mendampingi untuk melahirkan badan publik informatif sebanyak-banyak di Sumbar,*ujar Tanti.
Monev KI Sumbar 2024 ada 11 kategori, mulai Pemkab, Pemko, Instansi Vertikal, kategori terbaru yaitu BPS se Sumbar. (***)
Du Launching Monev KI 2024, Mahyeldi
Padang,— UU KIP yang menjadi dasar lahirnya Komisi Informasi dan pemerintah.harus memfasilitasi.
Atas perintah UU KIP itu, KI Sumbar dibentuk 4 September 2014, kini sudah 3 periode tugas KI di Sumbar.
KI Sumbar harus dapat memberikan fit back kepada Pemprov Sumbar dan badan publik.
“KI menjalan tugas harus maksimal, jangan pikirkan anggaran dan yang lain karena Pemprov saat all out untuk KI Sumbar ini,” ujar Mahyeldi saat me launching Monev KI Sumbar 2024 di ZHM Premiere Hotel, Senin 24/6-2024.
“Ada informasi dikecualikan, ini tertera langsung UU 14 tahun 2008. Tapi tidak mudah menjadi aktor informasi itu dikecualikan harus melewati uji konsekuensi oleh badan publik,”ujar Gubernur Sumbar Mahyeldi.
Atas pelaksanaan Monev 2024, Mahyeldi memastikan sebagai upaya KI Sumbar yang komit dan konsisten memberikan pendampingan kepada badan publik.
“OPD di Pemprov Sumbar tahun ini harus banyak yang berpredikat informatif, jika tidak maka saya akan jadikan sebagai penilaian kinerja kepala OPD masing-masing,” ujar Mahyeldi. (Rilis)
