SUMBAR, RELASI PUBLIK – Dana TKD Sumbar menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam upaya percepatan pemulihan pascabencana. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah meminta dukungan Komisi II DPR RI agar dana Transfer ke Daerah (TKD) yang batal dipotong dapat segera ditransfer oleh Kementerian Keuangan ke daerah.
Selain percepatan penyaluran, Mahyeldi juga menekankan pentingnya pengiriman TKD yang disertai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak–juknis) agar pemerintah daerah memiliki pedoman yang jelas dalam pemanfaatannya.
“Sebagai daerah terdampak bencana, kami membutuhkan banyak dana untuk pemulihan. Oleh karena itu, kami berharap dana TKD yang tidak jadi dipotong dapat segera dikirim ke daerah agar bisa dimanfaatkan untuk pemulihan dan rehabilitasi-rekonstruksi, termasuk juklak dan juknisnya, supaya daerah tidak keliru dalam pemanfaatan,” ujar Mahyeldi.
Permintaan tersebut disampaikan Gubernur Mahyeldi saat rapat bersama Komisi II DPR RI di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Jumat (20/2/2026).
Dalam pertemuan itu, Mahyeldi juga memaparkan kondisi lapangan pascabencana hidrometeorologi yang melanda 16 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Ia menyebutkan, total nilai kerusakan dan kerugian akibat bencana tersebut diperkirakan mencapai Rp33,5 triliun.
“Jumlah korban tercatat 267 orang meninggal dunia, 70 orang hilang, 382 orang luka-luka, dan 10.854 jiwa mengungsi. Total masyarakat terdampak diperkirakan lebih dari 230 ribu jiwa,” ungkapnya.
Mahyeldi menjelaskan, pendataan dampak bencana dilakukan melalui sistem satu data kebencanaan yang dapat diakses secara terbuka oleh publik melalui laman dashboardbencana.sumbarprov.go.id. Hal itu dilakukan sebagai bentuk transparansi pemerintah dalam penanganan bencana.
Menanggapi pemaparan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menegaskan bahwa kunjungan kerja pihaknya ke Sumatera Barat merupakan bentuk perhatian terhadap kondisi masyarakat pascabencana hidrometeorologi pada akhir November lalu.
Sebelum pertemuan dengan gubernur, rombongan Komisi II DPR RI telah meninjau sejumlah titik kerusakan di Kota Padang untuk melihat langsung kondisi masyarakat terdampak.
“Kami ingin memastikan persoalan di lapangan, apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, dan apa yang harus diprioritaskan,” kata Aria Bima.
Terkait dana TKD Sumbar, ia memastikan Komisi II DPR RI akan menyuarakan aspirasi tersebut dalam pertemuan dengan kementerian terkait. (Adpsb/nov/bud)
