PAINAN, RELASIPUBLIK – Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berkomitmen kuat untuk menindak tegas pelaku perusak hutan di daerah itu.
Bupati mengatakan, baru baru ini telah terjadi kebakaran Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Nagari Adat Pinang Sabatang, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, sekitar seratus hektare lebih, sehingga kondisi tersebut membuat masyarakat sekitar menjadi resah dikarenakan sudah berdampak kepada pencemaran lingkungan.
“Saya sampai di telpon orang kementerian lingkungan hidup dan kehutanan di Jakarta, dikarenakan segitu hebatnya kebakaran hutan disini. Makanya kami bersama unsur Forkopimda dan dinas terkait turun kelapangan untuk memastikan hal itu serta mencari tahu siapa pelakunya,” ujar bupati. Kamis, (23/8).
Ia menegaskan, pemerintah daerah bersama forkopimda tak segan segan menindak tegas pelaku perusak hutan tanpa pandang bulu. Sebab, hal itu sudah di atur dalam undang undang no 39 tahun 2014 tentang perkebunan.
“Pelaku juga tidak ada kordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Seharusnya hutan tersebut dialih fungsikan dulu, baru bisa digarap. Sepertinya ada orang yang sengaja mengambil lahan tersebut dan akan ditanam sawit sama dia,” katanya.
Sementara itu, Kapolres Pessel AKBP Fery Herlambang mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyelidiki kasus kebakaran hutan yang terjadi diwilayah ujung Pesisir Selatan tersebut.
“Dari informasi yang kita terima ada sekitar 23 hotspot (titik api) terlihat di aplikasi. Jadi intinya jangan dibakar, itu bisa bahaya. Kalau kedapatan pelakunya akan kita tindak tegas tanpa tebang pilih,” ucap kapolres dengan tegas.
Ia mengatakan, tindakan tegas yang diberikan terhadap pelaku pembakaran hutan sudah menjadi atensi Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Sebab, sudah dibentuk tim Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) untuk menindak setiap pelaku.
“Hal ini juga sesuai dengan perintah Kapolda untuk menangkap pelaku pembakaran lahan dan memprosesnya sesuai aturan yang berlaku untuk memberikan efek jera. Jadi, tidak ada toleransi, siapa saja yang bakar lahan langsung kita tangkap dan proses. Sebab, sosialisasi jauh hari sebelumnya sudah kita jalankan,” tuturnya.
Hal senada dikatakan Dandim 0311/ Pessel, Letkol (Arh) Wahyu Ahkadi, ia menyebutkan Presiden Jokowi pada Maret lalu, pernah mengumpulkan seluruh kepala daerah termasuk Dandim dan Kapolres di seluruh Indonesia untuk menjaga dan mengawasi agar masyarakat tidak membakar hutan selama Asian Games 2018 berlangsung.
“Saat itu presiden mengatakan Kalimantan dan Sumatera adalah daerah pemilik hutan yang dekat dengan negara luar seperti Singapura dan Malaysia. Jadi, dilarang keras membakar lahan karena asapnya sangat mengganggu jalannya Asian Games. Apalagi akhir akhir ini di Sumatera Barat titik api yang paling banyak adalah di Pesisir Selatan,” ujarnya.
Ia mengakui, keterbatasan personil dan jauhnya jarak tempuh membuat pelaku banyak main kucing-kucingan dengan aparat, setelah membakar langsung ditinggal pergi.
“Namun hal ini tetap menjadi atensi pihak kita. Saya bersama Kapolres tetap berupaya melakukan pengungkapan. Kalau untuk persoalan izin, silahkan nanti berurusan dengan pemerintah daerah setempat,” katanya. (Ks)
