PADANG, RELASI PUBLIK – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Sumbar Tahun 2023, Rabu (8/11/2023). Gubernur menyatakan, ekonomi dan keuangan syariah telah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang akan terus diperkuat kontribusinya demi mewujudkan Sumbsr sebagai pusat industri halal di Indonesia.
“Dengan adanya rakor ini, kita memantapkan langkah untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di berbagai sektor, sehingga Sumbar dapat lebih maksimal sebagai provinsi halal,” kata Gubernur Mahyeldi dalam sambutannya di Auditorium Gubernuran.
Gubernur mengatakan, berkembangnya ekonomi dan keuangan syariah di Sumbar turut dipengaruhi oleh kolaborasi program kegiatan KDEKS dengan OPD terkait, serta dorongan dan dukungan dari Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Ma’ruf Amin selaku Ketua harian KDEKS.
“Sesuai dengan harapan Bapak Wapres, agar Sumbar menjadi pusat industri halal di Indonesia, karena masyarakat kita 98 persen muslim, dan kearifan lokal kita adalah adat basandi syarak – syarak basandi kitabullah (ABS-SBK), dan produksi kuliner, fashion, pariwisata, serta produk UMKM halal,” ujar Mahyeldi lagi
Seiring dengan upaya pengembangan ekonomi syariah di Sumbar, sambung gubernur, juga terlihat secara global pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah, yang hadir dalam wujud halal lifestyle, makanan dan minuman halal, busana muslim, wisata halal, kosmetik serta obat-obatan halal, dan lain sebagainya.
“Oleh sebab itu, perkembangan ekonomi dan keuangan syaria, serta halal lifestyle, mulai dilirik oleh banyak negara di dunia sebagai salah satu unsur penting untuk pengembangan sumber-sumber pertumbuhan baru, guna menopang perekonomian yang berkelanjutan,” ungkapnya lagi.
Selanjutnya, Gubernur mengungkapkan bahwa saat Indonesia saat ini terus mempersiapkan diri, di mana terdapat sekitar 24 KDEKS Provinsi dengan KDEKS Sumbar sebagai pelopor, yang mendorong percepatan kontribusi ekonomi dan keuangan syariah. Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan APBD yang juga memuat panduan terkait pengalokasian anggaran untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
“Semoga Sumbar tetap terdepan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, dan bisa menjadi pusat pengembangan industri halal di Indonesia, sebagaimana diharapkan Bapak Wakil Presiden Ma’ruf Amin,” ucap Gubernur menutup sambutannya. (adpsb/cen)
