PADANG, RELASI PUBLIK – Sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) tidak seluruh Badan Kehormatan (BK) memiliki fasilitas penunjang program dan kegiatan, hal itu meliputi ruang kerja hingga ruang sidang. Berangkat dari persoalan tersebut, BK DPRD Sumbar mendukung terbentuknya Forum BK Indonesia (FBI).
Dukungan tersebut diungkapkan Ketua BK DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muzli M Nur saat berdiskusi dengan Ketua BK DPRD Riau Ade Agus Hartianto, baru-baru ini.
Muzli mengungkapkan, hampir seluruh BK di berbagai tingkatan DPRD mengalami personal yang sama. Untuk memperkuat kinerja kedepan BK harus memiliki wadah untuk saling berkoordinasi, salah satunya terbentuknya forum pada skala nasional.
” Gagasan itu perlu didukung, salah satu inisiatornya adalah BK DPRD Provinsi Riau. Kedepan kita akan koordinasikan rencana itu secara internal dan eksternal,” katanya.
Dia berharap forum BK Indonesia bisa terbentuk, namun dalam penerapan nya nanti pasti akan memakan anggaran untuk oprasional. Hal itu akan masuk sebagai bahan kajian nanti. Pastinya akan ada rapat-rapat atau perjalan untuk andil dalam wadah itu, pihak sekretariat juga harus bersiap untuk mengakomodir.
“Selama aturan nya jelas dan tidak mengganggu kinerja AKD lainya, maka tidak ada hambatan untuk mengikuti pembentukan Forum BK Indonesia,” katanya.
Muzli M Nur menegaskan, BK memiliki peran yang sangat strategis dalam menunjang kinerja kedewanan. Secara umum, BK merupakan AKD yang berfungi menjaga marwah lembaga DPRD. Selain menjadi pengawal penegakan kode etik dan tata tertib DPRD, BK juga memiliki fungsi menyelesaikan persoalan yang terjadi di internal maupun eksternal.
“Dengan peran yang sangat strategis tersebut, maka BK selayaknya memiliki sarana dan fasilitas pendukung yang memadai dalam melaksanakan tugas sebagai AKD yang menjadi pengawal marwah Lembaga,” ungkapnya.
Sementara Ketua BK DPRD Riau Ade Agus Hartianto mengatakan BK sebagai AKD harus diberikan kemapanan, banyak BK yang tidak diakomodir fasilitas nya secara anggaran dan sarana prasarana.
Berangkat dari hal itu, BK DPRD Riau bersama DPRD Kepulauan Riau dan DPRD Sumatera Utara menggagas Forum BK Indonesia, proses masih berjalan dan dukungan masih banyak mengalir, termasuk dari Sumbar.
“Jadi hal ini merupakan upaya untuk menguatkan kinerja BK sebagai AKD yang bertanggung jawab atas marwah lembaga,” katanya.
