PAINAN, RELASIPUBLIK – Tokoh muda asal Pesisir Selatan Alirman Sori (ALSO), salah satu dari 26 bakal calon yang akan bertarung pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang, menyatakan kesiapannya bersama masyarakat Sumbar maju ke DPD RI.
“Alhamdulillah, kita lolos seleksi administrasi pada 25 April kemarin, hasilnya akan diumumkan pada tanggal 13 Mei mendatang. Jadi, ada sebanyak 26 calon yang sudah mendaftar di KPU Sumbar. Mudah-mudahan kita semua bisa maju ke Senayan,” sebutnya di sela-sela temu ramah bersama wartawan di Painan. Minggu (06/05).
Berangkat dari keinginan tersebut, ia berharap dukungan penuh dari seluruh masyarakat Sumbar yang tersebar pada 11 kabupaten/kota. Menurutnya, politik pembangunan antar daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat masih bisa dikatakan jauh panggang dari api. Sebab, kondisi dilapangan masih terlihat ketimpangan dan keberpihakan pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Jawa.
“Sebenarnya, niat pemerintah pusat melalui Nawacita untuk memeratakan pembangunan mulai dari tingkat bawah (Desa/Nagari) sangat bagus. Namun, masih terbilang belum terealisasi sebagaimana yang kita harapkan bersama,” ungkapnya.
Ia mengatakan, dalam pemerintahan Presiden Jokowidodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK), ada sembilan Nawacita yang diusung sesuai visi dan misi untuk program pembangunan. Sehingga sangat perlu penguatan dari lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
“Sehingga nawacita tersebut, jangan hanya sekedar slogan politik semata. Mari bersama kita perjuangkan hak tersebut ditingkat pusat,” ajaknya.
Disisi lain, ia mengatakan masih banyak sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di tingkat DPD. Salah satu yang menjadi skala prioritas adalah, mencabut kembali moratorium pemekaran daerah. Sebab, pemekaran adalah hak kita untuk menjadi daerah otonomi. Sebab, masyarakat Pesisir Selatan sejak dulunya memiliki harapan besar untuk pemekaran daerah. Hal itu mengingat, geografis Pesisir Selatan yang memanjang dari Utara ke Selatan, yakni mencapai 265 kilometer.
“Jika tidak, maka pemerintah harus mencabut kembali Undang-undang (UU) pemerintah daerah. Dulu sempat terhalang. Sebab, pemerintah beralasan tidak punya uang untuk membiayai Daerah Otonomi Baru (DOB),” sebutnya lagi.
Ditambahkannya, sesuai tema yang diangkat saat itu adalah, “Daerah Maju dan Negara Kuat” sehingga kedepan tentu akan melibatkan banyak partisipasi masyarakat, khususnya Sumbar.
“Jadi, kita sangat mengharapkan doa restu dari masyarakat Sumbar, khususnya dukungan langsung dari kawan-kawan wartawan. Sebab, saya juga terlahir dari rahim Pers,” sebutnya lagi.
Ia mengatakan, ketertarikannya sendiri untuk maju sebagai calon DPD RI pada Pileg 2019 mendatang, adalah memiliki kebebasan independen dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat bersama membangun daerah.
“Lembaga DPD dilahirkan untuk kepentingan daerah, dalam artian tanpa ditunggangi kepentingan politik atau partai. Jadi, jika saya berjodoh lagi di Senayan, maka banyak hal dan keinginan yang harus diperbuat untuk memperjuangkan daerah,” tutup pria yang juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Pesisir Selatan periode 2004-2009 itu. (Ks)
