JAKARTA, RELASIPUBLIK – Wali Kota Padang Fadly Amran menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, dalam audiensi di Kantor Kementerian PKP RI, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Pertemuan tersebut membahas dukungan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) untuk kawasan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi November 2025. Selain itu, turut dibahas penataan kawasan di sekitar PT Pelindo Regional 2 Teluk Bayur.
Dalam audiensi tersebut, Fadly Amran menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan lahan sekitar 12 hektare untuk mendukung pembangunan Huntap. Pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak bencana saat ini telah berjalan dengan melibatkan sejumlah sumber pembiayaan dan dukungan berbagai pihak.
Adapun dua lokasi pembangunan Huntap tersebut berada di Kelurahan Lambung Bukik, Kecamatan Pauh, dan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah.
“Kami menyiapkan dua lokasi pembangunan Huntap untuk membangun rumah bagi korban bencana, yaitu di Kelurahan Lambung Bukik, Kecamatan Pauh, dan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Pembangunan dilakukan oleh Kementerian PKP, Buddha Tzu Chi, dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN),” ujar Fadly.
Ia menjelaskan, salah satu kebutuhan yang memerlukan perhatian dan dukungan Kementerian PKP adalah penyelesaian pembangunan PSU di kawasan Huntap Balai Gadang.
Berdasarkan perhitungan Pemerintah Kota Padang, kebutuhan anggaran untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur pendukung tersebut diperkirakan mencapai Rp25 miliar hingga Rp30 miliar pada 2027.
Fadly berharap Kementerian PKP dapat memfasilitasi kelanjutan pembangunan PSU agar kawasan hunian tersebut memiliki fasilitas dan infrastruktur yang memadai sebelum ditempati masyarakat.
“Kami berharap Bapak Menteri dapat memfasilitasi kelanjutan pembangunan infrastruktur tersebut. Sebab, penyelesaian Huntap tidak hanya soal pembangunan rumah, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat tinggal dengan layak dan memperoleh kesejahteraan setelah menempati hunian baru,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan. Menurutnya, pembangunan daerah tidak harus sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia mendorong kepala daerah mengembangkan skema creative financing atau pembiayaan kreatif melalui kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sektor swasta, serta berbagai sumber pendanaan alternatif.
“Kepala daerah harus mampu mencari berbagai peluang pembiayaan kreatif, termasuk melalui kolaborasi dengan BUMN, sektor swasta, dan sumber pendanaan lainnya. Dengan begitu, pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” kata Maruarar.
Audiensi tersebut diharapkan memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Padang dan Kementerian PKP dalam mempercepat penyelesaian pembangunan Huntap beserta infrastruktur pendukungnya. Dengan demikian, masyarakat korban bencana dapat segera menempati hunian yang layak, aman, dan didukung fasilitas dasar yang memadai.
