SUMBAR, RELASIPUBLIK – Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Karnalis Kamaruddin mengatakan, pihaknya melalui bagian SDM melakukan pelaporan kepada Bawaslu RI membentuk Panwas ad-hoc. Realisasi anggaran Bawaslu Sumbar sampai November 2022 baru mencapai 59 persen.
“Kita belum mencapai target realisasi ditetapkan, maka diperlukan percepatan dalam pelaksanaan kegiatan meningkatkan penyerapan anggaran dan mempedomani aturan berlaku,” ujar Karnalis Kamaruddin saat bimbingan teknis pengelolaan administrasi dan konsolidasi sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pengawasan penyelenggaraan tahapan pemilu untuk Pengelolaan Keuangan Pengawas Ad-hoc TA 2022 di Hotel The Balcone Bukittinggi, Selasa – Rabu, 29 – 30 November 2022.
Menurut Karnalis, narasumber menyampaikan materi berkaitan dengan pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran 2022.
“Narasumber juga menyampaikan hal-hal perlu diperhatikan mulai dari kewajiban perpajakan instansi pemerintahan, terbitnya PMK No. 83/PMK.02/2022 tentang standar biaya masukan TA 2023, hingga Rencana PMK tata cara pelaksanaan anggaran tahapan pemilihan umum,” ujar Karnalis
Tisari Yona Gumila selaku Kepala KPPN Padang mengatakan, rencana PMK tata cara pelaksanaan anggaran dalam tahapan pemilihan umum. Pihaknya mengingatkan kembali terkait siklus APBN dan tanggal penting menjelang akhir tahun anggaran perlu diperhatikan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
“Kita mengapresiasi capaian IKPA dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terutama revisi DIPA, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, dispensasi SPM, dan Pengelolaan UP dan TUP dengan nilai kinerja 100% dan 93,95 persen,” ujarnya
Dengan adanya kegiatan Bimtek yang menghadirkan beberapa narasumber dari berbagai instansi keuangan, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
Diharapkan dapat menyeragamkan pemahaman dalam pengelolaan keuangan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, meningkatkan kinerja anggaran dalam menghadapi akhir tahun 2022.
“Kita menjamin ketersediaan dana, ketepatan pembayaran, serta percepatan penyelesaian pertanggungjawaban keuangan pada akhir tahun anggaran 2022,” ujar Karnalis
Tampak acara dihadiri Kordiv SDMO, Diklat, dan Datin, Koordinator/Kepala Sekretariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan staf pengelola keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Narasumber dari KPP Pratama Padang 1, Kanwil DjPB, KPPN, serta Kepala Biro Bawaslu RI.
