PAINAN, RELASI PUBLIK – Upaya menjaga akurasi daftar pemilih terus dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan. Melalui Rapat Dalam Kantor (RDK) Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Senin (15/9), Bawaslu menekankan pentingnya strategi pengawasan di tengah keterbatasan anggaran.
Kepala Sekretariat Bawaslu Pesisir Selatan, Rinaldi, menyebutkan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh menjadi penghalang dalam memastikan kualitas data pemilih. Menurutnya, kondisi tersebut justru menjadi pelecut semangat untuk melahirkan inovasi metode pengawasan, mulai dari audit sampling, pencermatan data DPB KPU, hingga koordinasi lintas instansi.
“Pengawasan tetap bisa berjalan maksimal dengan kolaborasi. Itu yang sedang kita dorong melalui forum ini,” ungkap Rinaldi.
Ketua Bawaslu Pesisir Selatan, Afriki Musmaidi, menambahkan bahwa problem klasik masih ditemukan di lapangan. Misalnya, data pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena sudah meninggal dunia tetapi tidak memiliki akta kematian, serta warga yang seharusnya Memenuhi Syarat (MS) justru terkendala karena tidak memiliki KTP.
“Muara dari pengawasan adalah rekomendasi tertulis kepada KPU terkait data pemilih yang belum valid, baik yang MS belum masuk daftar, maupun TMS yang masih tercantum,” tegas Afriki.
Dalam kesempatan itu, Akademisi Joni Zul Hendra menegaskan bahwa demokrasi mensyaratkan kepastian hukum, penyelenggara independen, partisipasi publik, dan penegakan aturan pemilu. Ia mengingatkan, PDPB harus konsisten diperkuat karena jumlah penduduk Indonesia yang besar, sekitar 280 juta jiwa, menuntut pembaharuan data secara berkelanjutan.
Sementara itu, Staf Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Dinka Farisi, menekankan aspek penting dalam pengawasan PDPB, yaitu pencegahan, uji petik, pelibatan masyarakat, dan tindak lanjut hasil pengawasan. “Tidak hanya soal penambahan pemilih baru, tapi juga penghapusan data TMS serta pemilih ubah status seperti TNI, Polri, atau mantan terpidana,” jelasnya.
Dengan berbagai strategi tersebut, Bawaslu Pesisir Selatan berharap pengawasan PDPB bisa tetap optimal meskipun menghadapi tantangan efisiensi anggaran. (Rilis/Red)
