BATAM, RELASIPUBLIK – Pemerintah Kota Padang mendorong penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi dan digitalisasi pengelolaan pajak daerah. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat menghadiri Seminar Rembuk Fiskal dalam rangka Peningkatan PAD Anggota Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).
Seminar tersebut digelar di Harris Hotel & Suites Nagoya, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (27/8/2026), dan diikuti 24 wali kota anggota Komwil I APEKSI.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, yang juga Ketua Komwil I APEKSI.
Forum tersebut menjadi wadah bagi pemerintah kota anggota Komwil I APEKSI untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi, sekaligus bertukar pengalaman serta praktik baik dalam menghadapi berbagai tantangan pengelolaan fiskal daerah.
Sejumlah isu strategis dibahas dalam seminar, mulai dari optimalisasi PAD, investasi, pertumbuhan ekonomi hingga penguatan sinergi antarpemerintah kota melalui pemanfaatan teknologi digital.
Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) QRESTO (Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization) antar pemerintah kota anggota APEKSI Komwil I.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk membuka peluang penerapan dan pengembangan inovasi digital dalam pengelolaan pajak daerah melalui sistem yang terintegrasi.
Maigus Nasir mengatakan, Pemerintah Kota Padang terus mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pendapatan daerah. Menurutnya, penguatan fiskal tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga harus dibarengi perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Kami Pemerintah Kota Padang terus mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pendapatan daerah. Yang paling penting, penguatan fiskal ini tidak hanya berhenti pada peningkatan penerimaan, tetapi harus bermuara pada pelayanan dan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujar Maigus.
Ia menambahkan, penguatan fiskal daerah juga perlu diiringi peningkatan kompetensi tenaga kerja, diversifikasi ekonomi, serta pengembangan sektor-sektor bernilai tambah, termasuk data center.
“Peningkatan kapasitas fiskal tersebut harus bermuara pada program yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan tenaga kerja, bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur,” katanya.
Menurut Maigus, digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah harus diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penerimaan sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Ia menilai kerja sama QRESTO menjadi momentum bagi Pemko Padang untuk memperluas penerapan inovasi digital sekaligus berbagi pengalaman dengan pemerintah kota lainnya.
Sementara itu, Rico Tri Putra Bayu Waas mengatakan, seminar tersebut merupakan tindak lanjut hasil Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) I APEKSI di Kota Banda Aceh pada April 2026 yang menghasilkan Program Kerja Tahun 2026.
Menurut Rico, forum tersebut penting untuk memperkuat kerja sama antarpemerintah kota sekaligus mengoptimalkan potensi fiskal daerah melalui pertukaran pengalaman dan praktik terbaik.
“Kami berterima kasih atas penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Duplikasi Aplikasi QRESTO sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama 24 pemerintah kota anggota Komwil I APEKSI,” ujar Rico.
Ia menjelaskan, QRESTO merupakan inovasi digital yang memisahkan omzet usaha dan kewajiban pajak sejak transaksi, memantau transaksi secara real-time, serta memastikan penerimaan pajak tercatat dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada hari yang sama.
Melalui forum tersebut, pemerintah kota anggota Komwil I APEKSI diharapkan dapat terus memperkuat kolaborasi dan menghadirkan inovasi dalam pengelolaan fiskal, sehingga peningkatan kapasitas pendapatan daerah dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
