PADANG PARIAMAN, RELASI PUBLIK – Berdasarkan pantauan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), pada tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 17 kecamatan daerah tersebut, diakui tingkat partisipasi pemilih mengalami penurunan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah daerah pemilihan (dapil) Sumbar.
“Tingkat partisipasi di seluruh Kecamatan, memang berdasarkan laporan dari kawan-kawan, sampai jam 09.00 WIB tadi masih belum begitu ada nampak ramai. Memang ada penurunan partisipasi masyarakat,” sebut Ketua Bawaslu Padang Pariaman Azwar Mardin, didampingi para komisioner, Irwandi dan Indra Gunawan, serta staf Humas dari Bawaslu Sumbar, Dicky Oktavian, saat memantau langsung kegiatan PSU di TPS 18, Nagari Sintuak, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Padang Pariaman, Sabtur (13/7/2034).
Hal tersebut, menurut Azwar Mardin, bukan disebabkan oleh sosialisasi yang kurang. Azwar menilai, sosialisasi yang dilakukan, baik oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padang Pariaman maupun oleh Bawaslu Padang Pariaman sendiri sudah maksimal, “ujar Azwar.
“Ini bukan karena sosialisasi kurang, (ini) karena waktu terlalu pendek, dengan jeda waktu yang diberikan. Tentu kawan-kawan kita di KPU sudah maksimal lakukan sosialisasi. Bawaslu juga telah sebaik mungkin mengupayakan partisipasi masyarakat. Minimal tidak kurang dari tahun lalu,” ujarnya.
Terkait logistik, Azwar mengatakan, Padang Pariaman tidak kekurangan logistik. Urusan logistik berjalan dengan baik dan lancar, sesuai instruksi pengarahan. Sebanyak 365 ribu-am Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebar di 17 kecamatan.
“Pada hari ini kita dapat gambaran dari kawan kawan di lapangan , proses perjalanan mulai dari pembukaan TPS pada pagi tadi, semuanya sudah berlangsung baik. Hanya ada beberapa saksi dari peserta PSU yang tidak ada,” sebutnya.
Laporan adanya praktik politik uang juga tidak dijumpai. Pihak Bawaslu Padang Pariaman, dikatakan, melalukan patroli ke seluruh kecamatan yang ada di Padang Pariaman, hingga ke kawasan tingkat nagari.
“Tidak ada dijumpai aktivitas _money politic_,” imbuhnya.
Untuk TPS rawan, diakui, hanya berkaitan dengan potensi kebencanaan, yang pada hari H pencoblosan kondisi terpantau cerah sehingga potensi kebencanaan tidak ada.
“Peluang longsor banjir tidak ada. Karena di posisi ini _lah_ di tahun kemarin yang rawan banjir. Hari ini kemungkinan nihil,” sebutnya.
Di tempat yang sama, staf Humas dari Bawaslu Provinsi Sumbar, Dicky Oktavian juga menyampaikan bahwa pemantauan yang dilakukan langsung turun sampai ke lokasi TPS ini, bersama dengan pihak Bawaslu daerah setempat, merupakan bagian dari agenda pengawasan Pemungutan dan Penghitungan (Putung) PSU DPD Sumbar.
“Bawaslu Sumbar mengerahkan personelnya untuk melakukan pengawasan dalam proses PSU. Ini untuk memastikan PSU berjalan lancar. Ada 16 tim dari Bawaslu Sumbar yang turun langsung ke daerah-daerah di Sumbar untuk melakukan pengawasan langsung ini,” sebutnya.
