PADANG, RELASIPUBLIK – Kepala Sub Bagian Humas, Proyokoler dan Publikasi Sekretariat DPRD Kota Padang mengatakan, di masa transisi DPRD Kota Padang otomatis pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2020 tertunda.
Elfauzi mengatakan, pembahasan APBD murni tersebut dapat dilaksanakan apabila pimpinan DPRD definitif beserta alat kelengkapan dewan telah terbentuk.
“APBD TA 2020 menunggu pembentukan alat kelengkapan dewan dulu. Setelah nanti ada pimpinan DPRD definitif, baru nanti bisa dibentuk alat kelengkapan dewan, badan musyawarah, badan kehormatan, badan anggaran. Sedangkan Banggar nantinya yang akan membahas APBD murni ini,” kata Elfauzi, Jumat (6/9/2019).
Ia menyatakan, pembahasan APBD tersebut memang harus segera dilakukan mengingat target pengesahannya yang tak lama lagi yakni paling lambat 30 November 2019.
“Setelah semuanya terbentuk, harus segera dibahas APBD murni. APBD ini juga belum sempat dibahas oleh Anggota DPRD periode sebelumnya, harus dilaksanakan dengan anggota dewan periode 2019-2024 ini,” tukasnya.
Elfauzi juga bercerita soal tertundanya pelantikan anggota DPRD Kota Padang yang baru karena ada sengketa pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi. Namun penundaan itu tidak begitu lama karena pada tanggal 14 Agustus 2019, anggota dewan yang baru dilantik. **
