SUMENEP, RELASI PUBLIK— Kondisi Kota Sumenep pada malam hari kerap diselimuti gelap dan memantik reaksi publik. Alokasi anggaran Penerangan Jalan Umum (PJU) yang mencapai belasan miliar rupiah kembali dipertanyakan, menyusul efektivitas dan akuntabilitas pengelolaannya yang diduga tidak terealisasi dengan baik.
Sorotan publik bukan tanpa alasan. Sejumlah ruas jalan di Kota Sumenep dilaporkan minim penerangan. Banyak lampu PJU dalam kondisi mati, redup, atau tidak berfungsi dalam waktu lama, meskipun anggaran PJU tercatat mencapai belasan miliar rupiah setiap tahun.
Kondisi gelap gulita tersebut ditemukan di berbagai titik kota, mulai dari Jalan Raung di depan Kantor Dinas Perikanan, jalan penghubung antarkelurahan, kawasan permukiman, hingga ruas jalan yang berdekatan dengan pusat aktivitas ekonomi dan layanan publik.
Situasi ini memunculkan kegelisahan warga. Selain mengganggu kenyamanan, kondisi minim penerangan dikhawatirkan memberi peluang bagi pelaku tindak kriminal untuk melancarkan aksinya.
Faktanya, keluhan datang dari pengendara, pejalan kaki, hingga warga sekitar, terutama selepas pukul 18.00 WIB saat aktivitas masyarakat masih berlangsung. Minimnya penerangan dinilai meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Sementara itu, tanggung jawab pengelolaan dan pemeliharaan PJU yang berada di tangan pemerintah daerah melalui instansi teknis terkait terkesan belum maksimal.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Aliansi Jurnalis Sumekar, Faldi Aditya, menyayangkan sikap instansi teknis mengingat besarnya anggaran yang terkesan tidak sebanding dengan kondisi di lapangan.
“Anggaran PJU belasan miliar rupiah itu bukan angka kecil. Jika kota masih gelap, wajar publik mempertanyakan ke mana efektivitas belanja tersebut. Ini soal transparansi dan tanggung jawab pengelolaan uang rakyat,” ujarnya dengan nada kesal.
Menurutnya, PJU memiliki fungsi vital untuk menjamin keselamatan lalu lintas, menekan angka kriminalitas, serta mendukung aktivitas ekonomi malam hari. Ketika fasilitas dasar ini tidak optimal, dampaknya langsung dirasakan masyarakat dan berpotensi menurunkan kualitas hidup warga kota.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah membuka data penggunaan anggaran PJU secara rinci kepada publik. Audit menyeluruh, pemetaan titik gelap, serta sistem perawatan yang terjadwal dan terukur dinilai mendesak dilakukan agar belanja belasan miliar rupiah benar-benar menghadirkan manfaat nyata.
“Anggaran besar seharusnya menghadirkan cahaya, bukan pertanyaan. Ketika PJU Sumenep menelan belasan miliar rupiah namun kota tetap gelap, publik berhak tahu di mana letak masalahnya dan siapa yang harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Keluhan serupa juga disampaikan seorang warga di Jalan Raung. Ia mengaku kondisi PJU yang gelap menjadi kekhawatiran serius bagi warga sekitar karena rawan kecelakaan dan berpotensi menjadi lokasi tindak kriminal.
“Saya berharap pemerintah daerah melalui instansi teknis terkait segera bertindak sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” harapnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari instansi teknis terkait. Namun, media ini akan terus berupaya melakukan konfirmasi. ( @Nong daeng )
