MUARA TEWEH, RELASI PUBLIK – Konflik terkait jalan hauling yang melibatkan tiga perusahaan besar, yakni PT Tamtama Perkasa, PT Mitra Barito, dan PT Maranti Sembada/Barito Pacific di Kabupaten Barito Utara, memicu keresahan warga. Masyarakat mendesak pemerintah daerah segera turun tangan mencari solusi.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat DPRD Barito Utara, Kamis (15/10/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj. Henny Rosgiaty Rusli, S.P., M.M., bersama empat anggota DPRD lainnya dan dihadiri sekitar 40 perwakilan masyarakat.
Tokoh masyarakat menegaskan, tujuan mereka bukan mencampuri persoalan internal perusahaan, melainkan meminta penyelesaian agar kepentingan masyarakat tidak terus terdampak.
Damang Kecamatan Lahei, Aryosi Jiono, menjelaskan jalan hauling tersebut juga menjadi akses vital bagi warga dan pekerja di sejumlah wilayah yang dilintasi jalur angkutan.
Menurutnya, persoalan mulai menjadi perhatian setelah terjadi penutupan akses oleh PT Mitra Barito. Setelah aktivitas PT Tamtama Perkasa kembali berjalan, masyarakat kemudian mengetahui adanya pengerukan bahu jalan di sejumlah titik yang dinilai berpengaruh terhadap akses dan keselamatan pengguna jalan.
“Masyarakat menginginkan para pihak menghentikan eskalasi persoalan dan mencari jalan keluar melalui komunikasi serta fasilitasi pemerintah,” ujarnya.
Selain akses transportasi, masyarakat juga menyoroti risiko keselamatan. Aryosi bahkan mengungkapkan pengalaman kecelakaan yang menimpa anggota keluarganya di kawasan tersebut hingga menyebabkan cedera permanen. Pengalaman itu memperkuat kekhawatiran warga yang setiap hari menggunakan jalur tersebut untuk bekerja dan menjalankan kegiatan ekonomi.
“Masyarakat juga meminta agar langkah yang diambil tidak menimbulkan benturan antara warga dan pihak perusahaan,” katanya.
Dampak ekonomi menjadi persoalan paling mendesak. Aryosi memperkirakan sekitar 80 armada pengangkut batu bara biasanya beroperasi dengan dua sif. Kondisi itu berkaitan langsung dengan penghidupan sekitar 160 kepala keluarga, belum termasuk pekerja pendukung seperti mekanik dan petugas bahan bakar.
Perwakilan pekerja, Jafar, turut menyampaikan kekhawatiran mengenai ketidakpastian pekerjaan dan penghasilan. Ia berharap persoalan yang menghambat aktivitas pengangkutan dapat segera memperoleh penyelesaian agar para pekerja kembali memiliki kepastian.
Menanggapi hal tersebut, DPRD Barito Utara menyatakan akan segera memanggil manajemen ketiga perusahaan untuk melakukan mediasi dan mencari jalan keluar terbaik agar konflik tidak semakin meluas dan merugikan masyarakat. (car)
