PADANG, RELASIPUBLIK – Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perikanan dan Pangan melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Jakarta pada 13–16 Oktober 2026. Langkah ini dilakukan untuk menjemput peluang dukungan anggaran pemerintah pusat melalui APBN 2027 guna mempercepat pengembangan sektor perikanan dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
Upaya tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Padang, Fadly Amran, yang mendorong seluruh perangkat daerah agar proaktif mencari peluang pendanaan dari pemerintah pusat, terutama di tengah keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Dalam kunjungan tersebut, Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Muhammad Dwi Richie, bersama tim menyampaikan sejumlah usulan program prioritas kepada jajaran KKP RI, mulai dari revitalisasi fasilitas pengolahan perikanan hingga pengembangan usaha budi daya.
Usulan yang disampaikan meliputi revitalisasi UPT Sentra Pengolahan Perikanan (SPP) Pasia Nan Tigo, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih Tematik Batang Arau, program Mini Recirculating Aquaculture System (Mini RAS), Minapadi, serta pengembangan budi daya rumput laut dan ikan kerapu.
Usulan revitalisasi UPT SPP Pasia Nan Tigo mendapat sambutan positif dari pihak KKP RI. Program tersebut direncanakan menjadi salah satu prioritas alokasi anggaran APBN 2027.
Revitalisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengolahan hasil perikanan, memperkuat daya saing produk lokal, serta membuka peluang pemasaran yang lebih luas, termasuk pasar berorientasi ekspor.
Sementara itu, untuk kawasan Batang Arau, Pemko Padang mengusulkan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih Tematik yang mengintegrasikan aktivitas perikanan dengan wisata bahari, kuliner olahan ikan, dan kawasan Kota Tua.
Pengembangan kawasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat pesisir sekaligus mendukung upaya Kota Padang menuju jejaring Kota Gastronomi UNESCO. Pihak KKP RI juga menyatakan kesiapan untuk meninjau langsung lokasi yang diusulkan.
Di sektor budi daya, Pemko Padang turut mengajukan program Mini RAS dan Minapadi untuk mendukung rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG). Upaya ini akan diperkuat melalui rencana kerja sama antara pembudi daya ikan lokal dan 74 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Padang.
Melalui skema tersebut, hasil panen pembudi daya diharapkan memiliki pasar yang jelas dan terserap secara optimal, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pangan bergizi masyarakat.
Selain itu, pengembangan budi daya rumput laut dan ikan kerapu juga menjadi pembahasan, terutama untuk membuka peluang investasi dan mendorong pengembangan komoditas perikanan yang memiliki potensi pasar ekspor.
Muhammad Dwi Richie mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya aktif Pemko Padang dalam memperjuangkan dukungan pemerintah pusat agar program prioritas sektor perikanan dapat direalisasikan.
“Kami berupaya menjemput peluang dukungan dari pemerintah pusat agar program prioritas sektor perikanan di Kota Padang bisa direalisasikan. Harapannya, dukungan ini dapat memperkuat fasilitas pengolahan, mengembangkan usaha perikanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, keterhubungan program budi daya dengan MBG menjadi salah satu upaya untuk memastikan hasil produksi pembudi daya ikan lokal memiliki kepastian pasar.
“Untuk Mini RAS dan Minapadi, kami mendorong agar program tersebut terhubung dengan Makan Bergizi Gratis. Kami juga merencanakan kerja sama antara pembudi daya ikan lokal dan 74 SPPG se-Kota Padang agar hasil panen terserap dengan baik sekaligus mendukung pemenuhan gizi masyarakat,” katanya.
Melalui langkah jemput bola tersebut, Pemko Padang berharap dukungan APBN 2027 dapat membantu merealisasikan program-program prioritas, meningkatkan produktivitas dan daya saing hasil perikanan, serta memperluas manfaat ekonomi bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan di Kota Padang.
