PESSEL, RELASI PUBLIK–Belasan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Pesisir Selatan kembali menggelar aksi di sekretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP di Rawang, Painan Utara, Kamis (15/10).
Dalam aksi jilid II tersebut, mereka mendesak Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sumatera Barat, Muhammad Iqbal, mundur dari jabatannya jika tidak mampu menyelesaikan polemik penetapan Yunesel Indra sebagai Ketua DPC PPP Pesisir Selatan.
Aksi tersebut merupakan lanjutan dari pemalangan sekretariat DPC PPP pada Rabu (30/9) lalu. Para kader dan tim formatur kembali menyuarakan penolakan terhadap Surat Keputusan (SK) DPP PPP Nomor 0713/SK/DPP/C/IX/2026 tertanggal 8 September 2026 tentang susunan kepengurusan DPC PPP Kabupaten Pesisir Selatan.
Mereka menilai penetapan Yunesel Indra tidak sesuai dengan hasil Musyawarah Cabang (Muscab) yang mereka klaim telah menetapkan Armadi sebagai ketua.
Dalam aksi tersebut, massa membentangkan sejumlah spanduk berisi penolakan terhadap keputusan DPP PPP. Dua di antaranya bertuliskan “Batalkan SK Yunesel Indra” dan “Menolak SK Yunesel Indra Ketua DPC PPP Pessel”.
Salah seorang tim formatur dari Pimpinan Anak Cabang (PAC) PPP Kecamatan Lengayang, Sosrizal, Datuak Lelo Mandaro Padang, mengatakan aksi kembali dilakukan karena hingga saat ini pihaknya belum memperoleh tanggapan dari DPP maupun DPW PPP terkait tuntutan yang telah disampaikan sebelumnya.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut legitimasi hasil musyawarah dan kepercayaan kader terhadap mekanisme pengambilan keputusan di dalam partai.
“Kami kembali melakukan aksi karena sampai hari ini belum ada tanggapan dari DPP maupun DPW. Kami meminta Ketua DPW PPP Sumatera Barat, Muhammad Iqbal, bertanggung jawab menyelesaikan persoalan ini. Jika tidak mampu, kami mendesak beliau mengundurkan diri dari jabatannya,” tegas Sosrizal.
Ia juga menyampaikan harapan kepada Ketua Umum DPP PPP, Muhammad Mardiono, agar turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut.
Menurutnya, keputusan yang diambil harus mengembalikan hak kepada pihak yang dinilai berhak berdasarkan hasil Muscab.
“Kami berharap kepada Ketua Umum PPP, Bapak Muhammad Mardiono, agar mengembalikan kebenaran pada tempatnya. Hormati hasil Muscab dan berikan posisi ketua DPC kepada pihak yang terpilih melalui proses musyawarah. Jangan sampai keputusan yang sudah dihasilkan dalam forum Muscab justru diabaikan,” ujarnya.
Sosrizal menegaskan, dirinya bersama kader dan tim formatur yang mengikuti Muscab menginginkan persoalan tersebut diselesaikan melalui mekanisme organisasi yang berlaku.
Ia mengingatkan agar pihak terkait tidak membiarkan polemik berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
“Kami meminta agar tuntutan ini segera ditindaklanjuti dan diselesaikan secara baik. Jangan sampai persoalan ini semakin melebar dan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Kami masih mengharapkan penyelesaian melalui mekanisme organisasi, tetapi tuntutan kami juga harus mendapat perhatian serius,” katanya.
Selain meminta pembatalan SK penetapan Yunesel Indra, massa juga meminta agar yang bersangkutan tidak menggunakan sekretariat DPC PPP selama polemik kepengurusan belum diselesaikan.
Mereka turut meminta Yunesel mengundurkan diri dari posisi ketua yang ditetapkan melalui SK tersebut.
“Kami meminta Saudara Yunesel Indra tidak menggunakan kantor ini selama persoalan belum tuntas. Kami juga meminta beliau mengundurkan diri dari jabatan ketua yang ditetapkan melalui SK tersebut, karena menurut kami penetapan itu tidak sesuai dengan hasil Muscab,” kata Sosrizal.
Sementara itu, Ketua PAC PPP Kecamatan Pancung Soal, Efial Husin, berharap tuntutan yang disampaikan melalui aksi tersebut dapat menjadi perhatian serius DPP PPP. Ia meminta seluruh pihak mengedepankan keadilan dan tidak mengabaikan keputusan yang telah dihasilkan melalui forum musyawarah.
“Kami berharap apa yang kami sampaikan hari ini dapat dikabulkan. Jangan saling menzalimi. Kembalikan hasil Muscab sesuai dengan keputusan yang dihasilkan saat itu. Organisasi harus berjalan berdasarkan aturan dan menghormati hak setiap kader,” ujarnya.
Efial menegaskan, pihaknya meminta agar SK kepengurusan DPC PPP Pesisir Selatan ditinjau kembali dan disesuaikan dengan hasil Muscab.
Menurutnya, penyelesaian yang adil diperlukan agar polemik tersebut tidak semakin memperlebar perbedaan di antara kader partai.
“SK ini harus dikembalikan pada hasil Muscab sesuai dengan hak yang telah diperjuangkan melalui proses musyawarah. Jangan sampai pihak yang tidak terpilih justru ditetapkan sebagai pemenang, sementara hasil pilihan peserta Muscab tidak dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan,” tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua PAC PPP Kecamatan Koto XI Tarusan, Martias, meminta DPP PPP mengembalikan hasil Muscab sesuai dengan pilihan peserta dalam forum yang digelar pada 9 Mei 2026 lalu.
Ia menilai, hasil musyawarah harus menjadi perhatian utama dalam penyelesaian polemik kepengurusan tersebut. Karena itu, Martias berharap DPP PPP dapat mengevaluasi keputusan yang telah diterbitkan dan memberikan kepastian kepada kader di tingkat kabupaten.
“Kami meminta agar hasil Muscab dikembalikan sesuai dengan pilihan peserta. Musyawarah itu memiliki proses dan hasil yang harus dihormati. Kami berharap DPP mengambil keputusan yang adil agar persoalan ini tidak terus berlarut-larut,” ujarnya.
Para kader dan tim formatur berharap Ketua Umum DPP PPP segera menindaklanjuti tuntutan tersebut serta memberikan penjelasan mengenai dasar penetapan Yunesel Indra sebagai Ketua DPC PPP Pesisir Selatan.
Mereka juga meminta DPW PPP Sumatera Barat menjelaskan proses pengusulan kepengurusan hingga terbitnya SK yang kini menjadi sumber polemik. Bagi mereka, keterbukaan dan penyelesaian sesuai mekanisme partai menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan kader serta menjaga soliditas organisasi di Kabupaten Pesisir Selatan.
Sebelumnya, belasan kader PPP Pesisir Selatan memalang sekretariat DPC PPP di Rawang, Painan Utara, Rabu (30/9). Aksi itu dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap SK DPP PPP yang menetapkan Yunesel Indra sebagai ketua DPC.
Tim formatur menyatakan bahwa hasil Muscab telah menetapkan Armadi sebagai ketua. Mereka pun menyatakan akan menempuh mekanisme penyelesaian melalui Mahkamah Partai apabila polemik tersebut tidak kunjung menemukan titik temu. (Yoniks)
