Oleh : Amanda Diani Nabila
2410831001
Politik Lingkungan dan Perubahan Iklim
Setiap hari, ratusan ton sampah dari rumah tangga, pasar, dan pabrik di seluruh penjuru kota berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Aia Dingin, Kota Padang. Jika kita berkunjung ke sana, pemandangan yang terlihat bukan sekedar gundukan sampah biasa, melainkan bukit-bukit sampah yang terus menggunung dan sudah lama kelebihan kapasitas. Kondisi ini bukan lagi sekedar masalah teknis pengelolaan tata kelola atau urusanrutin dinas kebersihan saja. Lebih dari itu, krisis sampah di Aia Dingin adalah bukti paling nyata dari mandeknya kebijakan pemerintah, lemahnya komitmen politik, dan tidak adilnya pembagian tanggung jawab antara negara, perusahaan, dan warga. Sayangnya, masalah sepenting ini jarang sekali di bahas secara serius oleh para pejabat daerah kita.
TPA Aia Dingin sebenarnya ikut menyumbang pada perubahan iklim global. Mengapa bisa begitu? Sampah orgaik seperti sisa makanan yang menumpuk dan membusuk di tempat terbuka, bercampur dengan tumpukan plastik dan air hujan, akan menghasilkan gas metana. Gas metana ini adalah salah satu penyumbang pemanasan global yang puluhan kali lebih bahaya dalam merangkap panas di atmosfer dibandingkan dengan karbon dioksida. Artinya, dengan membiarkan TPA Aia Dingin dikelola secara asal-asalan tanpa teknologi pengolahan gas, Kota Padang secara tidak langsung memperparah krisis iklim yang dampaknya semakin nyata kita rasakan lewat cuaca ekstrem akhir-akhir ini.
Lalu, mengapa krisis sebesar ini seolah dibiarkan berlarut-larut bertahun-tahun? Adanya ketimpangan prioritas pembangunan para elite politik.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sering kali lebih banyak disalurkan untuk proyek-proyek fisik yang langsung terlihat mentereng oleh mata publik. Membangun tugu peringatan, melebarkan jalan di pusat kota, memoles taman, atau membangun fasilitas pemerintahan baru selalu dianggap lebih menguntungkan secara politik. Proyek semacam ini sangat bagus untuk dipamerkan dan amouh menarik simpati pemilih demi mendapatkan suara saat pemilihan anggota legislatif.
Sebaliknya, anggaran untuk menyelesaikan masalah lingkungan sering kali dianaktirikan. Membeli mesin daur ulang berteknologi tinggi, membangun pabrik pengolahan kompos skala kota, atau mendirikan pusat daur ulang di setiap kecamatan adalah proyek yang memakan biaya besar namun hasilnya tidak langsung terlihat gemerlap oleh masyarakat luas. Karena tidak menghasilkan tepuk tangan dan popularitas instan, para pengambil kebijakan kita lebih memilih untuk menunda investasi ekologis ini.
Ketidakadilan relasi kuasa ini makin terasa ketika kita melihat siapa yang paling sering di salahkan dalam urusan sampah. Selama ini, narasi yang dibangun oleh pemerintah selalu menyudutkan warg biasa. Masyarakat dianggap kurang sadar, dituduh sering membuang sampah sembarangan, dan disalahkan karena malas memilah sampah dirumah. Tentu saja, kebiasaan baik warga membuang sampah pada tempatnya itu sangat penting. Namun, melempar seluruh kesalahan kepada masyarakat adalah bentuk cuci tangan pemerintah dari tanggung jawab utamanya.
Pemerintah Kota Padang dan DPRD adalah pihak yang memegang kekuasaan penuh untuk membuat aturan yang mengikat. Mereka seharusnya tidak hanya sibuk mendisiplinkan warga, tetapi juga berani menekan perusahaan-perusahaan besar. Coba kita lihat isi keranjang sampah kita sendiri, sampah yang paling banyak mencemari lingkungan dan sulit terurai adalah kemasan plastik sekali pakai seperti, saset kopi, bungkus mie instan, botol minuman, hingga alat mandi.
Perusahaan-perusahaan raksasa yang memproduksi barang-barang inilah yang seharusnya dituntut tanggung jawabnya atas sampah yang mereka hasilkan.
Dalam aturan lingkungan modern, ada konsep di mana perusahaan wajib ikut mendanai pengelolaan sampah, menarik kembali kemasan plastik mereka untuk daur ulang, atau setidaknya dikenakan pajak khusus untuk perbaikan lingkungan. Namun kenyataannya, pemerintah daerah seolah enggan menganggu kenyamanan kelompok pebisnis besar. Relasi kekuasaan yang timpang ini membuat kebijakan lingkungan menjadi tumpul ke atas.
Akibatnya, sistem pengelolaan sampah kita jalan di tempat dan sangat usang, hanya kumpul di tong samah, angkut dengan truk, lalu buang ke TPA Aia Dingin sampai menumpuk setinggi bukit. Dampak dari lemahnya kebijakan dan keengganan berurusan dengan pemodal ini sangat merugikan rakyat kecil.
Masyarakat yang tinggal di kawasan sekitar TPA harus menanggung penderitaan setiap harinya. Mereka bukanlah penghasil terbesar, namun merekalah yang menerima kosekuensi semua ini. Setiap hari mereka harus menghirup udaha berbau busuk, menghadapi ancaman infeksi saluran pernapasan, dan terpaksa hidup berdampingan dengan sumber air tanah yang rawan tercemar cairan beracun dari resapan sampah.
Beban ini akan bertambah berkali-kali lipat saat musim hujan deras melanda Kota Padang. Ketakutan warga sekitar bertambah karena ancaman longsor gunungan sampah bisa terjadi kapan saja. Di titik inilah, negara telah gagal hadir untuk memberikan hak warganya untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Sebagai kota besar yang terus berkembang jumlah penduduknya, Padang tidak bisa lagi mengurus tata kota dengan cara-cara lama.
Memindahkan masalah dengan cara membuang sampah ke TPA tanpa pengolahan yang jelas, sama halnya dengan menunda datangnya bencana ekologi. Kita butuh terobosan kebijakan dan keberanian politik yang nyata dari para penguasa daerah untuk merombak sistem ini secara menyeluruh.
Memingigat dinamika perpolitikan yang terus berjalan, masyarakat, akademisi, dan mahasiswa harus mulai bersuara lebih lantang. Kita harus menuntut para calon pemimpin daerah dan anggota dewan agar menjadikan penyelesaian krisis lingkungan ini sebagai prioritas kebijakan, bukan sekedar janji manis dikampanye. Anggaran harus mulai dialokasikan secara adil untuk membangun pusat pengolahan sampah modern di banyak titik agar beban tidak tertumpu di TPA. Selain itu, pemerintah juga harus berani menegakkan aturan dan memaksa perusahan pencetak kemasan plastik untuk ikut memikul tanggung jawab perbaikan ekologi. Jika pemerintah terus bermain aman, menghindah dari tanggung jawab struktural nya, dan membiarkan kondisi ini berlanjut demi kenyamanan pihak tertentu, maka krisis di TPA Aia Dingin ibarat bom waktu. Kita semua kini hanya tinggal menunggu waktu akan meledak, menghancurkan ruang hidup masyarakat kecil, dan mewariskan lingkungan yang rusak bagi generasi mendatang.
