PESISIR SELATAN — Upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam memulihkan wilayah yang terdampak banjir dan tanah longsor terus mendapat penguatan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. Hal itu ditandai dengan kunjungan lapangan Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) ke sejumlah lokasi terdampak di Pesisir Selatan, Rabu (12/8/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin Kaposko Nasional Satgas PRR, Irjen Pol Wahyu Bintono Hari Bawono, S.I.K., S.H., M.H. Rombongan datang untuk melihat langsung kondisi wilayah sekaligus memperoleh gambaran mengenai perkembangan penanganan pascabencana yang telah dilakukan pemerintah daerah.
Kehadiran Satgas PRR menjadi momentum penting bagi Pesisir Selatan dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Peninjauan langsung di lapangan memungkinkan berbagai persoalan dan kebutuhan pemulihan dilihat berdasarkan kondisi faktual yang dihadapi masyarakat.
Sebelum menuju Pesisir Selatan, rombongan dijemput di Bandara Internasional Minangkabau. Perjalanan kemudian dilanjutkan dengan agenda koordinasi bersama jajaran pemerintah daerah, TNI, Polri dan perangkat daerah terkait sebagai bagian dari persiapan peninjauan lapangan.
Setibanya di Pesisir Selatan, rombongan bergerak menuju Kecamatan Bayang. Kawasan Batang Bayang di Kapelgam menjadi lokasi pertama yang ditinjau untuk melihat kondisi wilayah serta berbagai kebutuhan penanganan pascabencana.
Di lokasi tersebut, perhatian diarahkan pada kondisi sungai dan lingkungan sekitarnya. Peninjauan menjadi bagian dari upaya melihat kebutuhan penanganan yang tidak hanya berkaitan dengan pemulihan, tetapi juga langkah pengurangan risiko agar dampak bencana serupa dapat diminimalkan.
Dari Kecamatan Bayang, perjalanan dilanjutkan menuju Kecamatan Bayang Utara. Di wilayah ini, Satgas PRR meninjau pembangunan hunian tetap atau Huntap yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak bencana.
Pembangunan Huntap menjadi salah satu bagian penting dalam pemulihan kehidupan masyarakat. Hunian yang lebih aman diharapkan memberikan kepastian bagi warga terdampak untuk kembali menata kehidupan dan menjalankan aktivitas sehari-hari.
Selain persoalan tempat tinggal, pemulihan kawasan terdampak juga membutuhkan dukungan infrastruktur yang mampu mengantisipasi potensi bencana. Karena itu, rombongan selanjutnya meninjau lokasi normalisasi sungai di Muara Air.
Normalisasi sungai menjadi salah satu perhatian karena berkaitan dengan kemampuan aliran air dalam menampung peningkatan debit. Penanganan tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi potensi genangan maupun dampak luapan air yang dapat mengancam masyarakat.
Peninjauan sejumlah titik tersebut juga memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai kondisi dan kebutuhan secara langsung kepada Satgas PRR. Informasi dari lapangan menjadi bahan penting dalam menentukan langkah pemulihan berikutnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Zainal Arifin, turut mendampingi kegiatan tersebut bersama jajaran pemerintah daerah. Kehadiran para pejabat terkait menunjukkan bahwa penanganan pascabencana dilakukan melalui koordinasi lintas sektor.
Turut mendampingi Kalaksa BPBD Pesisir Selatan Armen AP., MM., Asisten Perekonomian dan Pembangunan Hadi Susilo, Kepala Dinas PUPR Japeri, Kepala Dinas Sosial dan PPPA Ilham Syahputra serta Kepala Dinas Perhubungan Zoni Eldo.
Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan dan PPKB Agustina Rahmadani, Camat Bayang Yuhendro Nasti, Sekcam Bayang Utara serta para wali nagari setempat juga mengikuti rangkaian peninjauan. Keterlibatan berbagai unsur tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan pascabencana membutuhkan kerja bersama.
Kalaksa BPBD Pesisir Selatan Armen AP., MM. mengatakan kunjungan Satgas PRR menjadi kesempatan penting bagi pemerintah daerah untuk memperlihatkan secara langsung kondisi wilayah yang terdampak bencana.
Menurut Armen, kehadiran tim di lapangan juga membuka ruang evaluasi terhadap berbagai langkah yang telah dilakukan sekaligus memperkuat koordinasi dalam menentukan kebutuhan penanganan selanjutnya.
“Peninjauan langsung ini sangat penting karena berbagai kondisi dan persoalan di lapangan dapat dilihat bersama. Hal tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat langkah rehabilitasi dan rekonstruksi di Pesisir Selatan,” ujar Armen.
Ia menjelaskan, pemulihan pascabencana tidak sebatas membangun kembali fasilitas yang mengalami kerusakan. Keselamatan masyarakat, pemulihan lingkungan, penyediaan hunian, serta upaya mengurangi risiko bencana harus menjadi bagian yang berjalan secara berkelanjutan.
Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi faktor penting agar setiap kebutuhan dapat dipetakan dengan baik dan penanganannya dilakukan berdasarkan skala prioritas. Pemerintah daerah juga terus berupaya memastikan masyarakat terdampak memperoleh dukungan yang diperlukan selama proses pemulihan.
“Kita berharap melalui koordinasi yang semakin kuat, kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditangani secara bertahap dan tepat sasaran. Pemulihan harus memberikan rasa aman sekaligus mendukung masyarakat untuk kembali menjalankan aktivitasnya,” katanya.
Setelah peninjauan lapangan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melanjutkan agenda dengan ekspose penanganan bencana di Pandan View Mandeh. Dalam forum tersebut, pemerintah daerah memaparkan perkembangan penanganan yang telah dilaksanakan maupun program yang masih berjalan.
Materi yang disampaikan mencakup pembangunan Huntap, normalisasi sungai, serta penanganan sejumlah infrastruktur yang terdampak bencana. Paparan tersebut sekaligus menjadi sarana untuk menyampaikan kebutuhan lanjutan dalam proses pemulihan wilayah.
Bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, penguatan koordinasi dengan Satgas PRR juga menjadi bagian dari pembelajaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Infrastruktur dan tata kelola penanganan bencana diharapkan semakin adaptif terhadap kondisi wilayah.
Pemkab Pesisir Selatan berkomitmen melanjutkan sinergi bersama pemerintah pusat, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan sekaligus memastikan setiap program berjalan secara terpadu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui koordinasi yang semakin kuat bersama Satgas PRR, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus mendorong proses pemulihan agar berjalan lebih cepat, terarah dan tepat sasaran. Pessel tidak hanya berupaya membangun kembali wilayah yang terdampak, tetapi juga memperkuat ketahanan infrastruktur dan memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih aman dan nyaman. (Adv/Kominfo)
