PADANG PARIAMAN – Mobilitas masyarakat di Nagari Anduriang, Kecamatan 2×11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, mulai kembali normal setelah jembatan darurat di atas Sungai Batang Anai kembali dibuka untuk umum.
Beroperasinya kembali akses tersebut menjadi bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terus dikawal Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera agar aktivitas masyarakat dapat segera pulih pascabencana.
Jembatan darurat kembali difungsikan setelah pekerjaan normalisasi alur Sungai Batang Anai berhasil diselesaikan lebih cepat dari jadwal. Berkat koordinasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), TNI, Polri, serta berbagai pihak terkait, pekerjaan yang semula diperkirakan memerlukan waktu tiga hari dapat dituntaskan hanya dalam dua hari.
Pada tahap awal, jembatan dibuka untuk pejalan kaki, sepeda motor, dan kendaraan roda tiga. Sementara itu, kendaraan roda empat masih belum diizinkan melintas karena konstruksi jembatan bersifat sementara dan masih memerlukan penyempurnaan, termasuk pemasangan pagar pengaman di kedua sisi.
Meski demikian, beroperasinya kembali jembatan tersebut membawa harapan baru bagi masyarakat. Jalur ini merupakan akses vital yang setiap hari dilalui lebih dari 2.000 kendaraan dan melayani mobilitas sekitar 40 ribu penduduk di Kecamatan 2×11 Kayu Tanam.
“Kami benar-benar bersyukur jembatan ini bisa dibuka lebih cepat. Sekarang anak-anak bisa sekolah dan kami bisa bekerja tanpa harus memutar jauh. Semoga pembangunan jembatan permanen segera dimulai,” ujar Rino, warga setempat.
Sebagai bagian dari rehabilitasi dan rekonstruksi permanen, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional telah menyiapkan pembangunan jembatan baru sepanjang 140 meter yang terdiri atas dua bentang masing-masing 70 meter.
Jembatan selebar enam meter tersebut akan menggunakan konstruksi rangka baja dengan nilai investasi sekitar Rp45,2 miliar yang bersumber dari APBN dan ditargetkan mulai dibangun pada 2026.
Pembangunan jembatan permanen ini diharapkan tidak hanya memulihkan konektivitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan ketahanan infrastruktur di kawasan yang rawan bencana hidrometeorologi. Dengan demikian, akses transportasi, distribusi barang, pelayanan publik, hingga aktivitas perekonomian masyarakat dapat berlangsung lebih aman dan berkelanjutan.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi hanya dapat dicapai melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Kita harapkan dukungan dari semua pihak untuk bergerak bergotong royong mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Tito usai Rapat Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas PRR Pascabencana Sumatera di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, beberapa waktu lalu.
