BENGKALIS, RELASI PUBLIK – Puluhan warga Kecamatan Bathin Solapan kembali mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menindak dugaan aktivitas penampungan CPO dan biji kernel ilegal di Km 12 Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.
Kali ini puluhan warga yang terdiri dari emak – emak dan bapak – bapak yang sudah lama geram dengan aktivitas ilegal tersebut turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di depan gudang penampungan ilegal yang berada di lokasi bekas PT Radian Utama di Km 12 Desa Air Kulim, Jumat (17/07/2026).
Aksi ini bukan sekadar menyampaikan penolakan terhadap aktivitas usaha yang dipersoalkan masyarakat. Demonstrasi tersebut juga menjadi bentuk kekecewaan atas belum adanya langkah penegakan hukum terhadap gudang yang menurut warga telah beroperasi selama bertahun – tahun.
Didampingi aktivis LSM Gerakan Anti Korupsi dan Penyelamatan Aset Negara (Gakorpan), Rahmad Panggabean, massa menilai keberadaan gudang tersebut selama ini seolah berada di luar jangkauan pengawasan pemerintah.
“Kami tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan. Kami hanya meminta aparat menegakkan aturan yang berlaku tanpa pandang bulu,” kata Rahmad Panggabean dalam orasinya.
Selain membawa pengeras suara, massa memasang spanduk yang ditujukan kepada Kapolda Riau, Kapolres Bengkalis dan Kapolsek Mandau agar segera mengambil tindakan terhadap aktivitas gudang yang mereka duga tidak memiliki legalitas sebagaimana mestinya.
Yang menjadi sorotan warga bukan hanya dugaan pelanggaran perizinan, tetapi juga minimnya respons pemerintah terhadap berbagai keluhan yang telah disampaikan masyarakat selama ini.
Ironisnya, hingga demonstrasi berakhir, tidak ada satu pun perwakilan pemerintah daerah, instansi teknis maupun pihak pengelola gudang yang menemui massa.
Ketiadaan dialog tersebut dinilai memperkuat kesan bahwa aspirasi masyarakat belum menjadi perhatian serius. Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan dari pihak pengelola gudang maupun aparat penegak hukum terkait tuntutan yang disampaikan warga.(is)
