SUMBAR, RELASI PUBLIK – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) dengan memberikan data yang benar, lengkap, dan akurat kepada petugas sensus.
Menurut Mahyeldi, data ekonomi yang berkualitas merupakan fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, sekaligus menjadi dasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Ajakan tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Sumatera Barat bersama Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, di Halaman Kantor Gubernur Sumbar, Minggu (28/6/2026).
Mahyeldi menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar agenda statistik yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali, tetapi menjadi momentum strategis untuk memotret kondisi riil perekonomian daerah secara menyeluruh.
“Melalui Sensus Ekonomi 2026, kita akan memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi dan perkembangan dunia usaha di Sumatera Barat. Data tersebut akan menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat sektor usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Data Akurat Jadi Dasar Kebijakan
Gubernur memberikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) beserta seluruh pihak yang telah mempersiapkan pelaksanaan sensus di Sumatera Barat.
Menurutnya, di tengah perkembangan teknologi digital, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta munculnya berbagai jenis usaha baru, pemerintah membutuhkan data yang valid sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan.
“Melalui data yang akurat, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, mulai dari pengembangan UMKM, pembangunan infrastruktur ekonomi, peningkatan investasi, hingga penguatan daya saing pelaku usaha,” katanya.
Mahyeldi juga mengapresiasi langkah BPS Provinsi Sumbar yang telah menurunkan 5.480 petugas sensus untuk melakukan pendataan lapangan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Ia mengajak seluruh pemerintah daerah, pelaku usaha, organisasi masyarakat, hingga masyarakat umum untuk mendukung kelancaran proses pendataan.
Kerahasiaan Data Dijamin Undang-Undang
Gubernur menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir memberikan informasi kepada petugas sensus karena seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Data masyarakat dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang. Data tersebut nantinya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kebijakan yang lebih tepat sasaran, seperti bantuan usaha, pelatihan, pengembangan pasar, hingga kemudahan perizinan,” tegasnya.
Mahyeldi berharap pencanangan Sensus Ekonomi 2026 menjadi simbol komitmen bersama dalam menghadirkan data ekonomi yang berkualitas untuk mendukung pembangunan Sumatera Barat.
Ia juga mengingatkan para petugas sensus agar menjalankan tugas secara profesional, menjunjung tinggi integritas, serta mampu membangun kepercayaan masyarakat selama proses pendataan berlangsung.
BPS: Tidak Berkaitan dengan Pajak
Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Menurutnya, pencanangan yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Car Free Day menjadi momentum yang tepat karena memperlihatkan secara langsung aktivitas ekonomi masyarakat.
Sonny menjelaskan, Sumatera Barat memiliki potensi ekonomi yang besar dengan didukung dominasi penduduk usia produktif serta lebih dari 715 ribu unit usaha, yang sebagian besar merupakan usaha mikro dan kecil.
Karena itu, hasil sensus akan menjadi pijakan penting dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif.
Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tidak memiliki kaitan dengan kepentingan perpajakan.
“Seluruh data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan serta dijamin kerahasiaannya sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik,” jelasnya.
Sonny mengajak masyarakat menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan informasi yang benar agar pemerintah memiliki basis data yang kuat dalam menyusun berbagai program pembangunan ekonomi.
“Dengan data yang lengkap dan akurat, pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi pelaku usaha maupun masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan pencanangan tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda Provinsi Sumbar, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, kepala perangkat daerah, serta berbagai unsur masyarakat dan pelaku usaha.
(adpsb/rmz/bud)
