Dugaan penerimaan suap sebesar Rp1 miliar oleh seorang oknum hakim di Pengadilan Tinggi Makassar yang kemudian digunakan untuk bermain judi online dan menjalankan bisnis umrah bukan sekadar kasus pidana biasa. Peristiwa ini menyentuh jantung sistem peradilan Indonesia, yakni integritas hakim sebagai penjaga terakhir keadilan.
Publik mungkin sudah tidak asing lagi mendengar berita tentang korupsi yang melibatkan pejabat negara. Akan tetapi, ketika yang terjerat adalah seorang hakim, dampaknya jauh lebih serius. Hakim bukan hanya aparatur negara yang menjalankan tugas administratif. Hakim adalah simbol keadilan yang diberi kewenangan oleh negara untuk memutus benar dan salah, menentukan nasib seseorang, bahkan mempengaruhi masa depan sebuah perkara.
Dalam negara hukum, kedudukan hakim sangat istimewa. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemerdekaan tersebut diberikan agar hakim terbebas dari intervensi kekuasaan maupun kepentingan tertentu. Namun, kemerdekaan itu harus berjalan beriringan dengan integritas dan akuntabilitas.
Persoalannya ketika seorang hakim menerima suap, kemerdekaan itu berubah menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan. Putusan yang seharusnya lahir dari fakta persidangan dan pertimbangan hukum berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi. Pada titik inilah keadilan kehilangan maknanya. Pengadilan tidak lagi menjadi tempat mencari keadilan, melainkan berisiko dipersepsikan sebagai arena transaksi.
Dari sudut hukum pidana, penerimaan suap oleh hakim merupakan bentuk tindak pidana korupsi yang sangat serius. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas melarang penyelenggara negara menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya. Bahkan hakim termasuk kelompok profesi yang mendapat perhatian khusus karena posisinya yang menentukan dalam proses penegakan hukum.
Yang membuat kasus ini semakin memprihatinkan adalah informasi bahwa sebagian uang suap tersebut digunakan untuk bermain judi online. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah menjadikan judi online sebagai salah satu musuh utama yang harus diberantas. Ribuan situs diblokir, rekening dibekukan, dan berbagai operasi penindakan dilakukan. Namun ironi muncul ketika seorang penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan justru diduga ikut menikmati praktik yang sedang diperangi negara.
Fenomena ini menunjukkan bahwa judi online bukan lagi persoalan masyarakat bawah semata. Judi online telah menembus berbagai lapisan sosial, termasuk kalangan yang memiliki pendidikan tinggi dan jabatan terhormat. Hal tersebut membuktikan bahwa persoalan judi online bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan juga persoalan moral, pengendalian diri, dan integritas.
Tidak kalah menarik adalah penggunaan dana tersebut untuk bisnis umrah. Secara hukum, tentu tidak ada yang salah dengan menjalankan usaha perjalanan umrah. Namun, publik sulit mengabaikan ironi ketika uang yang berasal dari dugaan praktik suap digunakan untuk membiayai usaha yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan. Kontras antara sumber dana dan tujuan penggunaannya justru memperkuat kesan bahwa korupsi dapat menyusup ke berbagai aspek kehidupan tanpa memandang simbol moral maupun agama.
Kasus ini juga memperlihatkan bahwa korupsi sering kali tidak berdiri sendiri. Korupsi biasanya melahirkan perilaku menyimpang lainnya, mulai dari gaya hidup mewah, pencucian uang, hingga aktivitas berisiko tinggi seperti perjudian. Uang yang diperoleh secara tidak sah sering kali mendorong perilaku konsumtif dan spekulatif yang semakin menjauhkan pelakunya dari nilai-nilai integritas.
Dari perspektif kelembagaan, kasus ini merupakan pukulan bagi upaya membangun kepercayaan publik terhadap peradilan. Selama bertahun-tahun, Mahkamah Agung dan berbagai lembaga pengawas berupaya memperbaiki citra peradilan melalui reformasi birokrasi, digitalisasi layanan, dan peningkatan transparansi. Namun satu kasus yang melibatkan hakim dapat merusak kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun.
Kepercayaan publik merupakan modal utama lembaga peradilan. Pengadilan tidak memiliki pasukan, tidak memiliki kekuatan ekonomi, dan tidak memiliki dukungan politik sebagaimana lembaga lain. Kekuatan utama pengadilan adalah kepercayaan masyarakat terhadap independensi dan kejujuran hakim. Ketika kepercayaan itu runtuh, legitimasi moral lembaga peradilan ikut tergerus.
Karena itu, penanganan kasus semacam ini tidak cukup berhenti pada penghukuman pelaku. Yang lebih penting adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan hakim. Mekanisme pelaporan harta kekayaan, pengawasan gaya hidup, audit transaksi keuangan, hingga penguatan peran pengawasan internal dan eksternal perlu terus diperbaiki. Integritas tidak cukup dibangun melalui sumpah jabatan, tetapi juga melalui sistem yang mampu mendeteksi dan mencegah penyimpangan sejak dini.
Kasus dugaan suap Rp1 miliar di Pengadilan Tinggi Makassar juga menjadi pengingat bahwa ancaman pidana berat tidak selalu cukup mencegah korupsi. Indonesia telah memiliki regulasi antikorupsi yang relatif kuat. Namun hukum hanya akan efektif apabila didukung integritas aparat dan pengawasan yang konsisten. Sebab sebaik apa pun aturan dibuat, semuanya akan kehilangan arti jika pelaksana hukumnya justru menjadi bagian dari masalah.
Masyarakat tidak hanya menunggu putusan pengadilan terhadap oknum hakim tersebut. Publik menunggu komitmen nyata untuk membersihkan peradilan dari praktik korupsi. Sebab ketika hakim menerima suap, yang dicuri bukan hanya uang atau proses hukum, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan itu sendiri. Dan ketika kepercayaan terhadap keadilan mulai hilang, yang terancam bukan hanya lembaga peradilan, melainkan pondasi negara hukum itu sendiri.
Penulis :
Kartika Asmanda Putri , S.H, M.H Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi (UNISRI), Surakarta
