PAINAN, RELASI PUBLIK — Sekretaris Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Kabupaten Pesisir Selatan, Elza Rahmadya, meminta penyelenggara pemilu dan pilkada, khususnya di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), agar meningkatkan pelayanan bagi pemilih disabilitas.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Dalam Kantor (RDK) Fasilitasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan bagi Kelompok Disabilitas dan Kelompok Rentan lainnya di Kantor Bawaslu Pesisir Selatan, Rabu (22/4/2026).
“Masih banyak kami temukan petugas TPS yang belum bersikap ramah kepada kawan-kawan disabilitas saat pemungutan suara,” ujar Elza.
Ia menilai, selain minimnya fasilitas dan akses menuju TPS, aspek pelayanan dan keramahan penyelenggara juga masih jauh dari harapan.
Elza berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pesisir Selatan dapat menekankan kepada jajarannya untuk lebih memperhatikan kebutuhan pemilih disabilitas.
“Selama ini banyak yang hanya menyebut kelompok disabilitas belum menggunakan hak pilih secara optimal, namun solusi konkret seperti desain TPS ramah disabilitas dan peningkatan pelayanan belum maksimal,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Pesisir Selatan, Afriki Musmaidi, menegaskan bahwa Undang-Undang Pemilu menjamin hak yang sama bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih.
Menurutnya, kaum disabilitas tidak hanya berhak memilih, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menjadi penyelenggara maupun peserta pemilu.
“Kami mengingatkan seluruh penyelenggara agar memastikan hak pilih disabilitas dan kelompok rentan lainnya dapat digunakan dengan baik,” ujarnya.
Anggota Bawaslu Pesisir Selatan, Nurmaidi, dalam pemaparannya menekankan pentingnya pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) agar kelompok disabilitas terakomodasi secara optimal.
Ia menyebut beberapa langkah penting, di antaranya memastikan data pemilih disabilitas selalu diperbarui, menindaklanjuti setiap aduan masyarakat, serta melibatkan organisasi terkait dalam pengawasan partisipatif.
“Kami juga melibatkan KPU, cabang dinas pendidikan, kepala SLB, serta organisasi disabilitas dalam kegiatan ini,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Subbagian Pengawasan Bawaslu Pesisir Selatan, Ashari, berharap kegiatan tersebut mampu memberikan perspektif baru bagi pengawas pemilu dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
“Kami perlu mendengar masukan langsung agar dapat memahami kekurangan dan memperbaikinya pada pemilu mendatang,” katanya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan KPU Pesisir Selatan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Sumatera Barat, serta berbagai unsur terkait lainnya.
