SUMBAR, RELASI PUBLIK — Pendekatan klaster bencana dipacu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana yang lebih terpadu dan efektif melalui kolaborasi lintas sektor.
Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, saat membuka Workshop Pertemuan Lintas Sektoral Pendukung Klaster Penanggulangan Bencana Provinsi Sumbar di The ZHM Premiere Hotel Padang, Selasa (21/04/2026).
Arry Yuswandi menekankan, kompleksitas bencana yang kerap terjadi di Sumbar menuntut adanya pendekatan terintegrasi dan kolaboratif antar seluruh pemangku kepentingan.
Ia mengingatkan kembali besarnya dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025 sebagai pelajaran penting bagi semua pihak.
“Bencana tersebut menimbulkan dampak signifikan, baik korban jiwa, pengungsian, kerusakan infrastruktur, hingga terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Tercatat 264 jiwa meninggal dunia, 72 orang hilang, dan lebih dari 10 ribu masyarakat harus mengungsi,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi multipihak yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan.
Sejalan dengan kebijakan nasional, pemerintah daerah mendorong implementasi pendekatan klaster bencana sebagaimana diamanatkan oleh BNPB. Pendekatan ini dinilai mampu meningkatkan efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan, baik pada fase prabencana, tanggap darurat, maupun pascabencana.
Namun demikian, Arry mengakui implementasi pendekatan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya belum optimalnya fungsi klaster yang telah terbentuk, belum jelasnya pembagian peran, serta belum terbangunnya mekanisme koordinasi yang terpadu.
“Melalui kegiatan ini, kita ingin memperkuat pemahaman bersama, membangun koordinasi lintas sektor yang lebih solid, serta menyusun rencana aksi yang benar-benar implementatif dan menjawab kebutuhan di lapangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan peran strategis pemerintah provinsi dalam mengorkestrasi sinergi antar pihak, sekaligus memastikan setiap kebijakan dan langkah penanggulangan bencana berjalan efektif dan tepat sasaran.
Pemprov Sumbar juga menyambut baik inisiatif kolaboratif yang dihadirkan dalam kegiatan ini, termasuk peran aktif Sumbar Pulih bersama Yayasan Plan International Indonesia. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan dinilai menjadi kunci dalam membangun ketangguhan daerah terhadap bencana.
Ia berharap, melalui forum ini dapat dihasilkan struktur koordinasi klaster yang jelas dan efektif, pembagian peran yang tegas antar pihak, serta rencana aksi yang terarah dan berkelanjutan.
“Ke depan, pendekatan klaster bencana diharapkan benar-benar menjadi bagian integral dalam sistem penanggulangan bencana di Sumatera Barat,” tambahnya.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumbar beserta jajaran, pimpinan Yayasan Plan International Indonesia, pimpinan Platform Sumbar Pulih, BPBD kabupaten/kota, unsur OPD, TNI/Polri, instansi vertikal, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, relawan kebencanaan, serta para narasumber dan fasilitator. (adpsb/rmz/bud)
