SUMBAR, RELASI PUBLIK – Proyek Tol Pekanbaru Padang kembali dikebut oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, terutama pada ruas Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin. Percepatan pembangunan tol Pekanbaru Padang ini dibahas dalam rapat pendahuluan di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumbar, Kamis (9/4/2026), guna mencari solusi atas berbagai kendala di lapangan.
Rapat tersebut dipimpin Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Muhibuddin, dan dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR Dedy Gunawan, serta Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro.
Dalam arahannya, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa proyek tol ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang harus didukung penuh oleh seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lainnya.
“Ini bukan hanya proyek pemerintah, tetapi kebutuhan masyarakat luas. Kita harus bergerak bersama agar percepatan pembangunan bisa terwujud,” ujarnya.
Menurut Mahyeldi, ruas Sicincin–Padang Panjang–Bukittinggi sebenarnya telah dirancang sejak 2024. Namun, berbagai kendala di lapangan membuat percepatan menjadi tantangan tersendiri, sehingga diperlukan koordinasi intensif untuk mencari solusi bersama.
Ia menilai, sinergi yang kuat antarinstansi menjadi kunci agar proyek dapat berjalan sesuai target sekaligus memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, Kepala Kejati Sumbar Muhibuddin menekankan pentingnya implementasi nyata dari komitmen yang telah dibangun. Ia mengingatkan agar tidak ada ego sektoral yang justru menghambat percepatan proyek.
“Kolaborasi ini harus diwujudkan dalam kerja konkret di lapangan. Semua pihak harus bergerak dalam satu tujuan,” tegasnya.
Muhibuddin juga mengingatkan bahwa pelaksanaan proyek harus tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas, mulai dari ketepatan anggaran, waktu, hingga kualitas pekerjaan. Selain itu, perlindungan terhadap masyarakat, khususnya dalam proses pembebasan lahan, menjadi perhatian utama.
“Pendekatan kepada masyarakat adat dan nagari harus dilakukan dengan baik agar tidak menimbulkan konflik,” tambahnya.
Dari sisi teknis, Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR Dedy Gunawan menjelaskan bahwa proyek Tol Pekanbaru–Padang merupakan bagian dari jaringan Tol Trans Sumatera yang telah direncanakan sejak 2005.
Beberapa ruas telah beroperasi, seperti Pekanbaru–Bangkinang, sementara ruas Bukittinggi–Sicincin saat ini masih dalam tahap persiapan oleh PT Hutama Karya, termasuk studi kelayakan, AMDAL, dan pembebasan lahan.
Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro menegaskan bahwa percepatan proyek menjadi krusial untuk menekan potensi kenaikan biaya dan memastikan manfaat ekonomi dapat segera dirasakan masyarakat.
Ia menambahkan, diperlukan penetapan penanggung jawab yang jelas serta penyusunan timeline terukur agar proyek dapat diselesaikan sesuai target. (Adpsb)
