Painan, Relasi Publik — Kepala Badan Kepegawaian Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pesisir Selatan. Yozki Wandri bungkam seputar kepastian dari posisi Kepala Dinas Pertanian setempat Madrianto.
Pasalnya, Madrianto selalu Pejabat Tinggi Pratama di Dinas Pertanian tersebut diberhentikan sementara oleh Bupati setempat semenjak beberapa bulan belakangan.
Tidak hanya dilakukan pemberhentian sementara, Madrianto dikabarkan juga dilakukan pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Daerah setempat.
Dikabarkan untuk mencari kesalahan yang pernah dilakukan oleh madrianto selama menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian.
Akan tetapi, Inspektorat daerah setempat, hingga saat ini belum merilis secara resmi atas adanya indikasi kesalahan fatal yang dilakukan olehnya selama menjabat.
Hal demikian diketahui setelah pemerintah daerah pesisir selatan diantaranya, Inspektorat daerah, Kepala BKPSDM dan Sekretaris Daerah yang turut serta dihadiri oleh Madrianto selaku Kepala Dinas Pertanian yang diberhentikan sementara yang tergabung dalam Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP).
Dilain kesempatan, sidang Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) yang merupakan tim atau lembaga yang ditunjuk secara ex-officio oleh kepala daerah atau instansi tugas utamanya adalah memberilan pertimbangan, memeriksa dan menyelesaikan sengketa kepegawaian, pelanggaran disiplin, kode etik hingga kasus tuntutan ganti rugi (TP/TGR) bagi ASN/ASN, belum memberikan kejelasan.
Dikonfirmasi kepada Sekretaris Daerah Pesisir Selatan. Zainal Arifin beberapa waktu lalu melalui whatsapp pribadinya meminta awak media ini melakukan konfirmasi ke BKPSDM setempat.
“Silahkan konfirmasinya ke BKPSDM saja, ” Tulisnya singkat.
Kemudian, di konfirmasi ulang. Kamis 09/04 melalui whatsapp pribadinya, terkait dengan apa yang menjadi catatan bagi MPP terhadap Kepala Dinas Pertanian Pesisir Selatan dan apa saja yang dilanggar serta semenjak kapan diberhentikan sementara sebagai Kepala Dinas Pertanian.
Namun, tidak ada jawaban atas konfirmasi dari sekretaris daerah kepada awak media ini.
Sementara itu, dikonfirmasi kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Data Manusia (BKPSDM) setempat. Yozki Wandri tidak memberikan jawaban atas konfirmasi dari awak media ini.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait seputar gonjang-ganjing di kalangan birokrasi Pemerintah Daerah Pesisir Selatan saat ini. (Ferdi)
