Oleh: Muhammad Sutrisno
( Aktivis Dear Jatim Korda Sumenep )
Proyek pembangunan rumah negara di Sumenep ibaratkan siluman yang tidak jelas keberadaan dan fisiknya. Padahal, Proyek pembangunan tersebut tercatat didata dan ditandangani secara elekstronik oleh pemerintah provinsi jawa timur.
Namun kali ini, Masyakarakat Sumenep justru hanya mengetahui sebuah nama saja yaitu adanya proyek Rumah Negara yang tercatat dalam dokumen perencanaan, akan tetapi keberadaannya di lapangan masih menyisakan banyak tanda tanya yang ibaratkan siluman.
Keberadaan rumah negara ini menjadi tanda tanya besar bagi Aktivis dear jatim, Muhammad Sutrisno. Dalam benaknya ia bertanya tanya, apakah proyek tersebut benar-benar ada dan berjalan sebagaimana mestinya, atau justru hanya data di atas kertas?
Sedikit ia menghela nafas dan sambil berfikir bahwa rumah negara yang tidak jelas keberadaannya itu alangkah indahnya dilebel “rumah bayangan” dan ibaratkan siluman yang tidak jelas keberadaanya entah dimana..?
Anehnya lagi, ketika sebuah proyek yang menggunakan anggaran negara tidak disertai dengan informasi yang jelas apalagi tak mudah diakses oleh publik, Maka patut dipertanyakan. atau diduga sengaja di samarkan.?
Pertanyaannya, apa maksud dan tujuan rumah negara tersebut dianggarkan namun tidak seorangpun pejabat pemerintahan daerah mengetahui di mana lokasi pembangunan Rumah Negara tersebut, bagaimana progres pekerjaannya, serta siapa pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.
Mestinya, Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, setiap rupiah yang bersumber dari uang negara wajib transparansi dan dipertanggungjawabkan
Sebab, Proyek pembangunan yang bersumber dari dana APBN ataupun APBD tidak cukup hanya tercatat dalam dokumen anggaran atau laporan administratif saja, Tapi masyarakat juga berhak dan hadir secara nyata untuk mengawasi, agar dapat merasakan manfaatnya.
Tapi, Ketiadaan informasi yang jelas mengenai proyek Rumah Negara ini justru memunculkan kesan ambigu. Di satu sisi, proyek tersebut disebut-sebut menjadi bagian dari program pembangunan fasilitas negara. Namun di sisi lain, publik masih kesulitan menemukan jejak konkret mengenai realisasi proyek tersebut.
Kondisi seperti ini tentu tidak sehat bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Minimnya transparansi hanya akan membuka ruang spekulasi yang semakin luas di tengah masyarakat. Bukan tidak mungkin, muncul berbagai pertanyaan kritis yang sebenarnya bisa dihindari apabila sejak awal informasi disampaikan secara terbuka.
Sebagai aktivis yang peduli terhadap tata kelola pembangunan daerah, saya memandang bahwa polemik ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah daerah maupun instansi teknis terkait perlu segera memberikan penjelasan yang komprehensif kepada publik.
Penjelasan tersebut penting untuk memastikan bahwa proyek Rumah Negara memang berjalan sesuai dengan perencanaan. Jika proyek itu benar-benar ada, maka tidak ada alasan untuk menutup informasi mengenai lokasi, nilai anggaran, pelaksana proyek, serta progres pembangunan di lapangan.
Sebaliknya, jika proyek tersebut masih berada pada tahap perencanaan atau mengalami kendala tertentu, maka keterbukaan informasi justru akan membantu meredam berbagai asumsi yang berkembang.
Perlu diingat bahwa masyarakat hari ini semakin kritis dan semakin peduli terhadap penggunaan anggaran publik. Kritik yang muncul bukanlah bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan wujud kepedulian agar pembangunan berjalan dengan jujur, transparan, dan akuntabel.
Pembangunan sejatinya tidak hanya tentang proyek yang tercatat dalam dokumen resmi. Pembangunan adalah tentang kepercayaan publik. Dan kepercayaan itu hanya bisa dijaga melalui keterbukaan.
Keberadaan proyek Rumah Negara ini semestinya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat komitmen dan transparansi. Jangan sampai sebuah proyek yang seharusnya menjadi simbol fasilitas negara justru dipersepsikan masyarakat sebagai “Rumah Siliman” yang keberadaannya sulit dilihat secara nyata tetapi hanya terlihat bayang bayang semu.
Masyarakat Sumenep tentunya berharap pembangunnan rumah negara itu benar-benar nyata, bukan sekedar tercatat di atas kertas. Sebab, Pembangunan yang sesungguhnya adalah pembangunan yang dapat dilihat, dirasakan, dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
