PAINAN, RELASI PUBLIK — Sosialisasi IKPA Bawaslu digelar oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan dengan menghadirkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Painan. Kegiatan berlangsung di kantor Bawaslu setempat, Selasa (10/02), sebagai upaya mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berkualitas.
Kepala Sekretariat Bawaslu, Rinaldi, menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan memberi pemahaman langkah-langkah strategis untuk mencapai nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara yang maksimal. “Tahun 2025, skor kami 99,83. Target kami adalah meraih skor sempurna. Oleh karena itu, kami mengundang KPPN Painan untuk menguatkan kapasitas jajaran Bawaslu,” ujarnya.
Ketua Bawaslu Pesisir Selatan, Afriki Musmaidi, dalam sambutannya menegaskan pentingnya membangun persamaan persepsi dalam pelaksanaan anggaran. Menurut Afriki, konsolidasi telah banyak dilakukan baik di dalam maupun luar lembaga. “Anggaran yang keluar, baik belanja modal maupun belanja pegawai, harus jelas peruntukannya. Konsistensi dan tanggung jawab adalah kunci,” katanya.
KPPN Painan yang diwakili Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara (PTPN), Fiki Erlangga, menjelaskan indikator yang harus diperhatikan dalam evaluasi IKPA. Beberapa poin penting antara lain revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), kesesuaian rencana pencairan dengan pelaksanaan anggaran, penyerapan anggaran, serta capaian output. Fiki menekankan bahwa semakin sedikit revisi DIPA, kualitas perencanaan anggaran semakin baik. Ia juga membagikan strategi praktis, seperti reviu DIPA periodik tiap triwulan, deviasi halaman III DIPA maksimal lima persen, penyerapan belanja barang dan modal sejak awal tahun, serta mitigasi risiko menjelang akhir tahun anggaran.
Hadir dalam kegiatan tersebut dari Bawaslu Pesisir Selatan antara lain Anggota Syafrizal dan Bambang Putra Niko, Kepala Subbagian Administrasi Novalina Elsa Putri, Kepala Subbagian Pengawasan Ashari, serta staf sekretariat. Dari KPPN Painan hadir Fungsional PTPN Dhea Irene Sianipar dan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Husna Dyah Yunita.
Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong pengelolaan keuangan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan lebih transparan, akuntabel, dan berkualitas, sekaligus memperkuat kapasitas aparatur dalam menyusun laporan pertanggungjawaban yang maksimal. (Syahrul)
