PAINAN, RELASI PUBLIK — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan, Syafriyon, meminta pemerintahan nagari agar menyusun program pembangunan secara matang, efisien, dan tepat sasaran di tengah penurunan Dana Desa pada tahun anggaran 2026.
Hal tersebut disampaikan Syafriyon saat menghadiri kegiatan Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra-Musrenbang) Kecamatan Sutera, Kamis (5/2/2026). Dalam kesempatan itu, ia mengaku telah mencermati rencana anggaran yang diajukan oleh pemerintahan nagari untuk tahun mendatang.
Menurut Syafriyon, penurunan Dana Desa menjadi tantangan serius bagi nagari. Dari sebelumnya mencapai sekitar Rp1 miliar per nagari, kini alokasi Dana Desa pada 2026 turun menjadi sekitar Rp370 juta.
“Bisa kita bayangkan, dari sebelumnya Rp1 miliar bahkan ada yang lebih, sekarang Dana Desa turun menjadi sekitar Rp370 jutaan per nagari. Dengan kondisi ini, tentu wali nagari harus benar-benar cermat menentukan prioritas,” ujarnya.
Ia menekankan, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi penghalang bagi nagari untuk tetap menghadirkan program yang bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, Syafriyon mendorong pemerintahan nagari agar lebih inovatif dan kreatif dalam menyusun perencanaan pembangunan.
“Saatnya kita berpikir, bagaimana dengan anggaran yang terbatas, program yang dilaksanakan tetap memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Sebagai mantan wali nagari yang menjabat selama dua periode, Syafriyon mengaku prihatin melihat kondisi keuangan nagari saat ini. Ia memahami betul tantangan yang dihadapi pemerintah nagari, baik dalam memenuhi kebutuhan pembangunan maupun pelayanan masyarakat.
Untuk itu, ia mendorong agar usulan program yang benar-benar strategis dapat dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan melalui mekanisme Musrenbang.
“Melalui Pra-Musrenbang ini, susunlah dan rencanakan program sebaik mungkin. Saya akan kawal usulan tersebut sampai ke tingkat Badan Anggaran (Banggar),” tegas Syafriyon.
Ia berharap sinergi antara pemerintahan nagari dan DPRD dapat menghasilkan kebijakan pembangunan yang efektif meskipun dengan keterbatasan anggaran.
(Ferdi)
