SUMBAR, RELASI PUBLIK — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Infrastruktur Pascabencana sebagai langkah strategis untuk menyempurnakan data kerusakan serta kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi yang belum terakomodir dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Sumbar.
Rapat koordinasi yang berlangsung di Auditorium Gubernuran, Jumat malam (30/1/2026), dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, para bupati dan wali kota se-Sumbar, pimpinan OPD provinsi serta kabupaten/kota, dan instansi vertikal terkait.
Dalam arahannya, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa dokumen R3P Sumbar sejatinya telah rampung dan sebelumnya telah diserahkan kepada Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun demikian, rapat koordinasi ini menjadi forum penting untuk memastikan seluruh data lapangan benar-benar terakomodir secara menyeluruh.
“Rapat koordinasi ini bukan untuk menyusun ulang R3P, tetapi untuk melakukan penyempurnaan dan pemutakhiran data jika masih terdapat kebutuhan daerah yang belum tercantum dalam dokumen yang telah diserahkan,” ujar Mahyeldi.
Ia menyebutkan, berdasarkan dokumen R3P yang telah diajukan, total kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat mencapai Rp18,9 triliun. Anggaran tersebut mencakup pemulihan infrastruktur, layanan dasar masyarakat, serta penguatan ketangguhan daerah dalam menghadapi potensi bencana ke depan.
“Oleh karena itu, melalui rakor ini kami meminta seluruh bupati dan wali kota menyampaikan kondisi daerah masing-masing secara terbuka, objektif, dan berbasis fakta lapangan. Jika ada kebutuhan yang tertinggal, akan kita susulkan,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade atas dukungan konsistennya dalam mengawal percepatan pemulihan pascabencana di Sumbar.
Sementara itu, Andre Rosiade menegaskan bahwa Sumatera Barat termasuk salah satu provinsi tercepat dalam menyusun dan menyerahkan dokumen R3P kepada pemerintah pusat.
“R3P Sumbar sudah ditandatangani dan diserahkan lebih cepat dibanding provinsi lain. Ini menunjukkan keseriusan dan kerja cepat Pemprov Sumbar,” ujarnya.
Andre menambahkan, apabila masih terdapat data yang belum tercantum dalam R3P, maka akan disusulkan melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Ia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk segera menyiapkan langkah teknis agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun kembali infrastruktur terdampak dengan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. (Adpsb/nov/bud)
