Tutaba,relasipublik – Pelaksanaan Proyek Pelebaran Jalan SP PU- Pasar Tempel (025) milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Tahun 2025 dengan no kontrak 600/39/KONTRAK/DPUPR/TUBABA/10/2025 yang di kerjakan oleh CV. ARIHANKA MANDIRI dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.469.639.000. Diduga kuat menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Berdasarkan penelusuran dilapangan, terlihat jelas pekerja sedang menuangkan Bahan Bakar Minyak ( BBM) untuk salah satu alat berat yang di peroleh melalui penyalur di sekitaran lokasi kegiatan dengan menggunakan jerigen yang di beli melalui warung (kios) masyarakat.
Hal itu sangat bertentangan dengan
Perpres Nomor 191 Tahun 2014 (dan perubahannya): Mengatur konsumen pengguna yang berhak atas jenis BBM tertentu (Solar subsidi), di mana alat berat (pertambangan, perkebunan, konstruksi) tidak termasuk dalam kategori penerima.
Di tegaskan juga dalam Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2013: Secara spesifik melarang kendaraan barang dengan roda lebih dari 4 untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan menggunakan Solar subsidi.
Bahkan hal itu semakin di perkuat dengan kondisi di lapangan pada pada saat berlangsungnya proyek yang menelan anggaran milyaran rupiah tersebut tidak terlihat adanya direksi ket.
Padahal, Direksi keet adalah bangunan kantor lapangan sementara (biasanya \(\le 24\) m² atau berbasis kontainer 20/40 kaki) yang krusial untuk proyek jalan, berfungsi sebagai pusat koordinasi, pemantauan, administrasi, dan gudang dokumen. Bangunan ini portable, mudah dibongkar-pasang, dan wajib ada untuk kelancaran mobilitas serta diskusi tim proyek.
Fungsi Utama Direksi Keet untuk Proyek Jalan: Pusat Komunikasi & Koordinasi: Tempat diskusi antara kontraktor, konsultan, dan pemilik proyek.
Ruang Pemantauan & Administrasi: Monitoring progres pekerjaan, surat-menyurat, dan perencanaan lapangan.
Gudang Dokumen & Alat: Penyimpanan dokumen penting, material berharga, atau peralatan P3K.
Dengan tidak adanya direksi ket kuat dugaan pelaksanaan proyek pelebaran jalan tersebut terindikasi mengabaikan keselamatan kerja. Sebab, direksi ket juga berfungsi sebagai tempat atau peralatan P3K. Hal itu semakin di perkuat dengan kondisi dilapangan. Petugas lapangan terlihat hanya menggunakan helm keselamatan dan rompi proyek saja. Bahkan di lokasi proyek tidak terlihat papan informasi himbauan keselamatan kerja. Sehingga Proyek Pelebaran Jalan SP PU- Pasar Tempel Tubaba Terindikasi Salahi Kontrak.
Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut terindikasi kuat dikerjakan asal asalan. Sebab pada galian pondasi terlihat tidak rata, bergelombang dengan kedalaman bervariasi antara 20 cm, 30, cm hingga 40 Cm.
Hal itu di karenakan galian pondasi menggunakan alat berat yang langsung dilakukan pemadatan.
Akan tetapi dalam proses pemadatan galian tersebut tidak dilakukan perataan terlebih dahulu yang menyebabkan kedalaman pondasi proyek jalan tersebut tidak rata dan bergelombang. Sehingga secara kualitas meragukan.
Di konfirmasi dilapangan salah seorang penyalur BBM terlihat jelas sedang mensuplai 3 jerigen BBM kepada petugas proyek pelebaran jalan Sp PU- Pasar Tempel Tubaba dan langsung di terima oleh petugas Proyek Minggu (21/12/2025) di lokasi Pekerjaan mengatakan.
” Belinya di warung (kios ) di kali miring bang, lumayan cari untung kecil- kecilan” ungkap salah seorang pengantar BBM sembari berlalu.
Dikonfirmasi waktu terpisah. Ari salah seorang yang mengaku sebagai pengawas (pelaksana lapangan) dari perusahaan menerangkan bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut memperoleh BBM dengan cara Pengecoran di SPBU dan warung (kios ) seputaran lokasi kegiatan.
” Saya pengawas dari perusahaan BBMnya saya beli sama orang untuk proyek saya sendiri, saya ngecor untuk keperluan sendiri, sebagian saya beli di warung (kios) ” Kata Ari Yusuf. Dilokasi pekerjaan Rabu (24/12/2025).
Ari. Mengaku kurang memahami adanya direksi ket. Dirinya mengaku bahwa selama proses pekerjaan pekerja tinggal di kediamannya.
” Apa itu direksi ket, kalau kantornya di rumah saya, rumah saya kan ada dua satu di depan, yang belakang buat mes khusus buat pekerja” elak dia.
Ketika dimintai keterangan keberadaan tenaga ahli K3 pada proyek tersebut dia menegaskan bahwasanya tidak ada tenaga ahli sebagaimana dimaksud. Ari mengaku saat proses pelaksanaan proyek tersebut berlangsung hanya melibatkan pekerjaan, pengawas, dan konsultan.
” Himbauan keselamatan kerja seperti apa itu coba buatkan desain nanti kami cetak soalnya kami masih belajar. Tenaga ahli K3 yang bagaimana, selama ini yang ada pekerja, konsultan sama kami pengawas” beber Ari Yusuf.
Ketika dimintai keterangan alasan galian pondasi tersebut tidak rata, bergelombang dengan diameter bervariasi antara kisaran 20, 30 hingga 40 cm. Ari berdalih hal itu merupakan arahan dari Konsultan Pengawas.
” Tanya konsultan, karena pekerjaan ini semua ikut kata konsultan, struktur ikut badan jalan karena kelebaran jalan ini harus 2 meter, ini sudah lebih makanya menyesuaikan, konsultan Pengawasnya namanya Wela” elak Ari.
Ari berdalih bahwa kedalaman galian untuk pondasi proyek tersebut seharusnya 45cm. Namun dikarenakan lebar galian lebih dari ketentuan sehingga kedalaman pondasi proyek jalan tersebut dinilai harus menyesuaikan.
” Kedalaman 45 cm lebar 2 meter. Karena ini lebar udah 2.20meter karena ban vibro tidak bisa masuk jadi lebih volumenya disitu, makanya kedalaman di sesuaikan. Untuk volume panjangnya sendiri 1.783 meter kali dua. Kiri dan kanan jalan.” Kelitnya
Hingga berita diterbitkan Pengawas Konsultan dan Kabid Bina Marga Dinas PUPR Tubaba belum berhasil dimintai keterangan. (Medi).
