Sumenep — Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Pendidikan terus mengebut pelaksanaan program penuntasan angka Anak Tidak Sekolah (ATS). Upaya ini diwujudkan dengan kegiatan verifikasi dan validasi data di tingkat kecamatan hingga desa untuk memastikan setiap anak usia sekolah di Sumenep benar-benar terdata dan mendapatkan akses pendidikan yang layak.
Salah satu pelaksanaan kegiatan berlangsung di Kantor Kecamatan Lenteng, yang turut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lintas sektor seperti Dinas Pendidikan, Bappeda, Dinas Sosial, BPMP, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dari langkah koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) serta Dukcapil dalam menyinkronkan data pendidikan dan kependudukan.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Agus Dwi Saputra, melalui Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Lisa Bertha Soetedjo, menjelaskan bahwa sejak awal pekan lalu, tim gabungan lintas OPD telah turun langsung ke berbagai kecamatan untuk melakukan pencocokan data di lapangan.
“Kami membentuk tiga tim besar, masing-masing beranggotakan perwakilan dari lima OPD. Dalam satu hari, tiga tim ini bergerak ke tiga titik berbeda di kecamatan,” ungkap Bertha, Kamis (7/11).
Menurutnya, mekanisme verifikasi dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh kepala desa dalam satu kecamatan agar prosesnya lebih cepat dan efisien. Strategi ini terbukti efektif, seperti yang diterapkan di Kecamatan Lenteng, di mana seluruh kepala desa hadir di kantor kecamatan untuk mengikuti kegiatan pencocokan data.
“Setiap kecamatan rata-rata memiliki 10 sampai 12 desa. Jika kami harus mendatangi desa satu per satu, tentu akan memakan waktu lama. Karena itu kami kumpulkan di satu titik, seperti di Lenteng, agar prosesnya bisa lebih efisien,” tambahnya.
Selain sebagai ajang verifikasi, kegiatan ini juga menjadi wadah koordinasi dan diskusi antara pemerintah daerah dengan perangkat desa. Melalui forum ini, berbagai persoalan terkait data ATS bisa dibahas langsung dan dicarikan solusi secara bersama.
Bertha menjelaskan bahwa verifikasi lapangan dilakukan berdasarkan data awal dari Pusdatin, kemudian dicocokkan dengan basis data kependudukan milik Dukcapil dan diverifikasi langsung oleh tim di lokasi.
“Kami menargetkan seluruh proses verifikasi rampung pada akhir November, termasuk wilayah kepulauan. Di sana kami juga melibatkan pengawas sekolah dan tenaga pendidikan setempat agar prosesnya lebih cepat,” jelasnya.
Meski wilayah kepulauan menjadi tantangan tersendiri karena faktor geografis dan akses transportasi, pihaknya tetap optimis seluruh tahapan bisa diselesaikan tepat waktu.
“Untuk wilayah kepulauan, kami bekerja sama dengan petugas di daerah setempat agar pelaksanaan bisa berjalan paralel. Insya Allah, akhir November semua data sudah selesai,” tegasnya.
Program penuntasan ATS ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari akses pendidikan. Melalui kolaborasi lintas sektor dan strategi verifikasi langsung di lapangan, diharapkan kebijakan pendidikan yang dihasilkan ke depan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(@Noung daeng ).
