Sumenep — Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Pendidikan (Disdik) terus mempercepat langkah dalam menuntaskan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi data secara langsung hingga ke tingkat desa. Program ini dilaksanakan serentak di sejumlah kecamatan daratan, salah satunya di Kecamatan Lenteng, dengan menggandeng berbagai lintas sektor.
Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Agus Dwi Saputra, melalui Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (Kabid PAUD), Lisa Bertha Soetedjo — yang akrab disapa Bertha — menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi antara Dinas Pendidikan, Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
“Kami membentuk tiga tim besar, masing-masing beranggotakan perwakilan dari lima OPD, yaitu Dinas Pendidikan, Bappeda, Dinas Sosial, BPMP, dan Dukcapil. Setiap hari ketiga tim ini bergerak ke tiga titik berbeda di beberapa kecamatan,” terang Bertha, Kamis (7/11), di sela kegiatan sosialisasi program tersebut.
Menurut Bertha, verifikasi dilakukan dengan mengumpulkan seluruh kepala desa di satu titik dalam tiap kecamatan. Metode ini dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan mendatangi satu per satu desa.
“Rata-rata satu kecamatan memiliki 10 sampai 12 desa. Kalau kami kunjungi satu-satu, tentu butuh waktu panjang. Karena itu kami kumpulkan para kepala desa agar proses validasi lebih cepat dan terkoordinasi,” ujarnya.
Kegiatan ini tidak hanya fokus pada verifikasi data, tetapi juga menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan di tingkat desa. Tujuannya, agar data anak tidak sekolah benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Bertha menjelaskan, data awal yang diterima dari Pusdatin kini sedang dicocokkan dengan basis data kependudukan milik Dukcapil serta diverifikasi langsung oleh tim gabungan di lapangan.
“Kami targetkan seluruh proses verifikasi ini selesai pada akhir November, termasuk untuk wilayah kepulauan. Kami juga melibatkan pengawas sekolah dan tenaga pendidikan di wilayah masing-masing agar prosesnya lebih cepat,” katanya.
Namun, Bertha mengakui bahwa wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan khusus karena kondisi geografis yang cukup menantang. Meski begitu, pihaknya tetap optimistis seluruh proses dapat diselesaikan sesuai jadwal.
“Untuk wilayah kepulauan kami menggandeng petugas setempat agar tim bisa bergerak serentak. Insya Allah, akhir November semua rampung,” tegasnya.
Program verifikasi dan validasi data ATS ini menjadi bagian penting dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan secara merata. Dengan keterlibatan lintas sektor, diharapkan data yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat menjadi dasar kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
