JAKARTA, RELASI PUBLIK — Pemerintah menetapkan Sumatera Barat sebagai daerah prioritas nasional untuk pembangunan Sekolah Rakyat, dalam pertemuan strategis yang digelar di kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Pertemuan tersebut berlangsung selama kurang lebih empat jam dan dihadiri oleh pejabat dari pusat, provinsi, dan kabupaten.
Fokus Lokasi dan Nilai Investasi
Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa tahap awal pembangunan akan difokuskan pada Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok. Dua Sekolah Rakyat Rintisan (SRMP 4 dan SRMP 5) di wilayah Sumbar akan diubah statusnya menjadi sekolah permanen.
Total investasi program ini diperkirakan mencapai Rp500 miliar lebih. Khusus di Dharmasraya, anggaran pembangunan diestimasi di atas Rp200 miliar, dengan proses tender direncanakan berjalan sebelum akhir 2025.
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menyatakan bahwa mereka telah melengkapi berbagai persyaratan administratif dan teknis, termasuk pengajuan penggunaan lahan milik Ditjen SDA Kementerian PUPR di Jorong Pulau Sawah, Kecamatan Pulau Punjung.
Konsep Sekolah Rakyat: Terpadu dan Gratis
Sekolah Rakyat akan menggabungkan jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu kawasan pendidikan terpadu. Sasaran utamanya adalah anak-anak dari keluarga pra-sejahtera (desil pertama).
Setiap sekolah dirancang menampung sampai 1.000 murid, dilengkapi fasilitas asrama, makan, dan dibiayai sepenuhnya melalui beasiswa 100% gratis.
Tujuan utama program ini adalah memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu.
Suara Para Pihak
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, menyambut baik keputusan tersebut.
“Kami mengapresiasi kepercayaan pemerintah pusat. Pembangunan ini harus dikawal agar tepat waktu dan tepat sasaran,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pemilihan Dharmasraya dan Solok didasarkan pada tingginya kebutuhan pendidikan di daerah pinggiran yang masih minim layanan.
Sementara itu, Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya agar kebijakan negara langsung dirasakan masyarakat.
“Pendekatan pendidikan adalah cara efektif untuk memutus struktural kemiskinan,” ujar Agus Jabo.
Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, menyebut Sekolah Rakyat sebagai proyek strategis pembangunan sumber daya manusia daerah.
“Sekolah Rakyat tidak hanya soal bangunan, tetapi juga akan berdampak ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya,” katanya.
Harapan dan Tantangan
Program pembangunan Sekolah Rakyat di Sumatera Barat diharapkan membawa manfaat besar:
Memperluas akses pendidikan berkualitas gratis bagi anak-anak keluarga kurang mampu
Meningkatkan daya saing SDM di wilayah pinggiran
Memberikan dampak ekonomi lokal melalui pembangunan sekolah
Memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah
Meski demikian, tantangan seperti ketepatan pelaksanaan, pemantauan progres, dan keberlanjutan pendanaan harus menjadi perhatian bersama agar program ini tidak terhenti di tengah jalan. (Adpsb/Anto)
