Sumenep – Polemik permintaan salinan dokumen distribusi pupuk subsidi di Kabupaten Sumenep terus bergulir. Hingga kini, persoalan yang menyinggung dugaan ketidaksinkronan antara data kebutuhan, realisasi, serta distribusi pupuk belum mendapat kejelasan.
Anehnya, Saat diminta data kebutuhan realisasi tahun 2018 sampai 2020 semua pihak terkait justru terkesan saling lempar tanggung jawab, Sehingga patut dipertanyakan..?
Jadi, Dugaan ketidakselarasan antara surat keputusan Bupati Sumenep dengan realisasi distribusi di lapangan menjadi pintu masuk munculnya kecurigaan publik. Bahkan, isu adanya “mafia pupuk” yang bermain dalam pusaran praktik kotor juga semakin kuat terdengar yang tentunya merugikan petani dan pemerimtah
Terkait hal itu, Asmuni, aktivis muda Sumenep, menilai masalah ini bukan sekadar urusan administrasi.akan tetapi Pupuk subsidi juga menyangkut hajat hidup petani. Kalau dokumen distribusi yang diminta saja sulit diakses, jelas ada yang janggal.
” Jadi, Jangan sampai ada pihak-pihak yang menari di atas penderitaan petani.
Kami juga telah mengantongi data lain maka dari itu tolong jangan main-main,” Tegasnya.
Asmuni menegaskan, Sepertinya persoalan ini harus segera diselesaikan melakui mekanisme bersurat kepada Pupuk Indonesia dan menteri pertanian agar mempersempit gerakan para mafia pupuk.
“Semua pihak harus bertanggung jawab. Jangan saling menyalahkan atau menggantungkan urusan ke satu pihak saja. Kalau tidak ada kejelasan, petani yang paling dirugikan,” pungkasnya.
Sementara, Oknum Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Sumenep inisial R hanya bisa memberikan janji palsu.
“Kami akan melengkapi data apa saja yang diminta, nanti akan kami berikan,” Ucapnya.
Selain itu, Salah satu distributor juga angkat bicara. Ia berharap jika mereka ada keinginan untuk bersama persoalan akan selesai dan lamgkah untuk duduk bersama itu agar tidak semua menggatung pada diriinya dan bisa bertanggungajawab jangan sampau tidak mau tanggung jawab.
” Kalau realisasinya tidak sinkron dengan kebutuhan petani, tentu akan muncul persoalan. Dalam forum bersama sebelumnya antara pemerintah, produsen, dan penyalur untuk mencari jalan keluar,” Ungkapnya.
(@ Jai )
