PAINAN, RELASI PUBLIK — Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu pilar penting dalam pengawasan pemilu yang kredibel dan akuntabel. Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Vifner, saat membuka Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi di Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Senin (4/8).
“Keterbukaan informasi adalah hal fundamental yang wajib diterapkan oleh seluruh jajaran Bawaslu di Sumatera Barat. Transparansi bukan hanya soal anggaran, tapi juga mencakup seluruh data dan informasi yang dibutuhkan publik,” tegas Vifner.
Ia menegaskan, Bawaslu harus mampu menyediakan saluran informasi yang mudah diakses oleh masyarakat tanpa diskriminasi. Terutama dalam menjawab tantangan era digital, di mana kecepatan dan akurasi informasi menjadi kebutuhan utama publik.
Terkait penilaian keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi (KI) Sumbar, Vifner mengapresiasi capaian informatif yang diraih Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan tahun sebelumnya. Namun, ia mendorong agar capaian itu tidak membuat cepat puas.
“Evaluasi penyebab penurunan skor, meski tidak signifikan. Tahun ini, Bawaslu Pessel harus bisa mempertahankan predikat informatif dan menembus tiga besar di tingkat provinsi,” ujarnya.
Vifner juga menekankan pentingnya sinergi antara pengelola data dan informasi dengan bagian Humas. Menurutnya, keduanya memiliki tugas yang saling terkait dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.
“Pengelolaan data dan publikasi informasi adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Satu menghasilkan informasi, satu menyebarkannya ke publik. Maka, kolaborasi dan komunikasi antarunit harus diperkuat,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Afriki Musmaidi, menyatakan kesiapan lembaganya dalam menghadapi penilaian keterbukaan informasi tahun 2025. Ia menyebut bahwa pengisian kuisioner dari Komisi Informasi sudah dilakukan secara maksimal, termasuk penyusunan data dukung.
“Kami memiliki website khusus yang menyajikan informasi lengkap terkait kelembagaan, pelaksanaan pengawasan Pemilu dan Pemilihan, hingga hasil pengawasan. Masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja,” jelas Afriki.
Selama satu tahun terakhir, Bawaslu Pessel juga meluncurkan sejumlah inovasi untuk memperluas akses informasi. Di antaranya adalah penyediaan media informasi di kantor-kantor pemerintahan seperti kantor bupati, kejaksaan, dan OPD. Selain itu, kemitraan dengan media massa dan pemangku kepentingan kepemiluan juga terus ditingkatkan.
Bawaslu Pessel bahkan menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) selaku PPID utama daerah untuk memperkuat sistem keterbukaan informasi publik.
Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Rinaldi, berharap seluruh upaya tersebut berbuah hasil optimal dalam penilaian KIP tahun ini.
“Seluruh jajaran berkomitmen penuh. Mulai dari maklumat layanan, pedoman pengelolaan informasi, data statistik, hingga sarana ramah disabilitas, semuanya tersedia dan siap ditinjau. Kantor kami terbuka untuk masyarakat setiap hari kerja,” kata Rinaldi.
