SUMBAR, RELASI PUBLIK – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi Sumbar untuk mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Dukungan ini salah satunya diwujudkan melalui kesiapan Sumbar dalam memfasilitasi pengalihan status kepegawaian penyuluh pertanian dari pemerintah daerah ke Kementerian Pertanian.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Mahyeldi saat menjadi narasumber pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Tahun 2025, yang berlangsung di Palembang, Senin (14/7/2025).
“Kami menyambut baik terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 dan siap mendukung serta memfasilitasi proses pengalihan kepegawaian penyuluh pertanian. Ini sejalan dengan arah pembangunan Sumbar ke depan,” ujar Mahyeldi.
Ia menjelaskan, kebijakan nasional itu selaras dengan Program Unggulan (Progul) ke-2 dalam RPJMD Sumbar 2025–2030, yaitu Gerak Cepat Sumbar Sejahtera. Program tersebut menargetkan Sumbar menjadi lumbung pangan nasional berbasis ekonomi berkelanjutan.
Menurut Mahyeldi, pengalihan status kepegawaian penyuluh pertanian ke pemerintah pusat akan memperkuat efektivitas gerakan pertanian di lapangan, serta berdampak langsung terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.
“Kontribusi penyuluh pertanian selama ini sangat nyata, salah satunya terlihat dari capaian target tanam padi dan jagung yang meningkat signifikan di bulan Juli 2025,” ungkapnya.
Ia merinci, target tanam padi Sumbar tahun ini adalah 578.859 hektare. Hingga akhir Juni, realisasi baru mencapai 9.038 hektare. Namun, pada Juli saja terjadi lonjakan sebesar 36.202 hektare, sehingga total realisasi mencapai 45.554 hektare. Hal serupa terjadi pada komoditas jagung.
“Capaian ini adalah hasil kerja penyuluh di lapangan. Dengan penguatan peran mereka melalui koordinasi langsung di bawah pusat, kami yakin hasilnya akan lebih optimal,” ucap Mahyeldi.
Gubernur menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Pemprov Sumbar tegak lurus dengan kebijakan nasional.
“Kita siap mengawal dan memfasilitasi proses peralihan kepegawaian penyuluh pertanian demi terwujudnya kedaulatan pangan nasional,” tegas Mahyeldi. (adpsb/bud)
