SUMBAR, RELASI PUBLIK – Pelaksanaan Sekolah Rakyat (SR) di Sumatera Barat resmi diluncurkan serentak pada Senin (14/7/2025) di tiga lokasi berbeda, yaitu Kompleks Universitas Negeri Padang (UNP), Kompleks BBPPKS Padang, dan Kompleks BLK Kabupaten Solok.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumbar, Syaifullah, menyampaikan bahwa peluncuran SR dihadiri perwakilan Kementerian Sosial RI, serta sejumlah pejabat dari instansi dan lembaga terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Alhamdulillah, hari ini mewakili Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, kami turut serta dalam peluncuran resmi Sekolah Rakyat di Kompleks UNP. Hadir pula Rektor UNP, Kepala Biro Organisasi dan SDM Kemensos RI, Kepala BPS Sumbar, Kepala Disdik Sumbar, serta sejumlah orang tua siswa,” ungkap Syaifullah.
Secara bersamaan, peluncuran juga berlangsung di Kompleks BBPPKS Padang yang dihadiri Kepala BBPPKS, perwakilan Kemensos RI, Kepala Dinsos Kota Padang, Kepala BINDA Sumbar, dan para wali murid. Sementara di Solok, peluncuran diadakan di Kompleks BLK dengan kehadiran Bupati Solok, Sekda, sejumlah kepala OPD, serta perwakilan Kemensos RI.
Syaifullah menjelaskan bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat di Sumbar telah disiapkan secara menyeluruh. Tiga kepala sekolah dan 29 guru telah ditugaskan, serta kurikulum pendidikan pun sudah disusun.
Untuk rincian siswa, SR BBPPKS Padang merupakan jenjang SMP dengan 150 siswa (74 laki-laki, 76 perempuan). SR di BLK Kabupaten Solok juga jenjang SMP dengan 50 siswa (masing-masing 25 laki-laki dan perempuan). Sementara itu, SR UNP merupakan jenjang SMA yang telah menerima 50 siswa (21 laki-laki dan 29 perempuan).
“Secara umum, sarana dan prasarana sudah lengkap, termasuk fasilitas asrama bagi siswa selama masa pendidikan,” ujarnya.
Ia menegaskan, Sekolah Rakyat adalah program prioritas nasional yang bertujuan mengentaskan kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem, melalui akses pendidikan bagi keluarga tidak mampu.
“Sekolah ini khusus diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” tutup Syaifullah. (adpsb/isq)
