PASAMAN, RELASI PUBLIK – Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) akan tetap taat dan patuh terhadap segala ketentuan yang sudah digariskan dari atas.
“Termasuk soal kebijakan efisiensi anggaran, harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati,” ujar Pj. Sekdaprov Sumbar Yozarwardi Usama Putra S.Hut M.Si, di Lubuk Sikaping, Kamis (13/3/2025) malam.
Yozarwardi berada di ibukota Kabupaten Pasaman itu untuk memimpin Tim Safari Ramadhan (TSR)
Pemprov Sumbar yamg melakukan kunjungan ke Masjid Jami’ Taqwa Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping.
Menurut Yozarwardi, baik gubernur atau pun bupati/wali kota sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, dituntut untuk harus mengamankan dan menjalankan semua kebijakan yang telah digariskan oleh pemerintah pusat.
Terkait dengan kebijakan efisiensi anggaran, menurut Yozarwardi, rujukannya adalah Instruksi Presiden RI Nomor 1/2025, yang diperkuat oleh Keputusan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.
“Yang terpenting, kita tetap berprasangka baik terhadap semua kebijakan pemerintah pusat, yang tentu dimaksudkan untuk menciptakan tata kelola anggaran yang lebih baik lagi,” ujarnya.
Ditanya sektor-sektor apa saja di Sumbar yang terkena efisiensi terbesar, dengan berdiplomasi Yozarwardi menjelaskan bahwa pelaksanaan program-program di daerah ini tetap mengacu kepada kemampuan fiskal yang ada.
“Apa kegiatan yang masuk prioritas, itu yang didahulukan,” tambahnya. “Terutama kegiatan atau program yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” jelasnya.
Pj Sekdaprov Sumbar itu memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak akan sampai mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Yang dipangkas kan anggaran, bukan pelayanan,” tandasnya.
“Saya pastikan masyarakat akan tetap mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan,” ungkapnya. “Karena sejatinya keberadaan aparat pemerintah adalah untuk.melayani masyarakat.”
Bukan mengurangi semangat pengabdian, bagi Yozarwardi, kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat diharapkan memunculkan inovasi dan kreatifitas di kalangan aparat pelaksana pemerintahan.
“Kita dituntut kreatif dan mampu melahirkan inovasi baru,” sebutnya. Ia menyebut contoh rapat. “Karena menelan banyak biaya, kita kurangi rapat – rapat secara langsung,” sebutnya.
Sebagai jalan keluar untuk menekan penggunaan anggaran, menurut
Yozarwardi, rapat bisa dilakukan secara virtual atau zoom. “Akan sangat menghemat anggaran,” katanya.
Begitu pun menyangkut penggunaan kertas dalam surat-menyurat, menurut Yozarwardi lagi, bisa ditekan sedemikian rupa dengan cara mengoperasikan Srikandi Online.
Yozarwardi berharap kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat menjadi momentum terbaik untuk menuju tata kelola anggaran dan pemerintahan yang lebih baik. (spa)
